JAWA BARAT — PLN UP3 Dumai tidak hanya mengandalkan jaringan distribusi utama. Sebagai bentuk antisipasi, perusahaan menyiagakan Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 100 kVA dan genset cadangan di kedua lokasi kunjungan. Kedua perangkat ini berfungsi sebagai sumber listrik alternatif jika terjadi pemadaman mendadak pada sistem utama.
Sebelum kunjungan berlangsung, tim teknis melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jaringan distribusi dan gardu di sekitar Jalan Perniagaan serta Jalan Pusara Hilir, Kecamatan Bangko. Pemeriksaan ini mencakup seluruh peralatan pendukung kelistrikan yang terhubung ke dua sekolah tersebut.
Komitmen pada Agenda Kenegaraan
Manager PLN UP3 Dumai, Achmad Meidiansyah, menegaskan bahwa pihaknya memandang kunjungan wakil presiden sebagai agenda strategis nasional yang memerlukan dukungan infrastruktur maksimal. “Kami telah melakukan berbagai langkah antisipatif melalui inspeksi jaringan secara menyeluruh, menyiagakan personel di seluruh titik strategis, serta menyediakan UPS berkapasitas 100 kVA dan genset cadangan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Achmad, kelistrikan yang andal menjadi faktor krusial agar seluruh rangkaian acara—dari peninjauan fasilitas belajar hingga pelaksanaan program MBG—berlangsung tanpa hambatan teknis. Ia menambahkan, keberhasilan pengamanan ini merupakan hasil sinergi seluruh personel yang bekerja terpadu sejak tahap persiapan hingga akhir kegiatan.
Personel Siaga dari Empat Unit Layanan
Pengamanan kelistrikan dipimpin langsung oleh Achmad Meidiansyah, didampingi jajaran asisten manajer serta para manager dari tiga Unit Layanan Pelanggan (ULP): Bagan Siapiapi, Duri, dan Dumai Kota. Total personel siaga dikerahkan untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh sejak sebelum kegiatan dimulai hingga seluruh rangkaian kunjungan Wapres Gibran selesai.
Langkah ini menjadi standar operasional PLN setiap kali ada agenda kenegaraan di wilayah kerjanya. Dengan kesiapsiagaan tersebut, PLN kembali menegaskan komitmennya menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Riau.
