BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat mengantisipasi dua ancaman besar yang membayangi wilayahnya: penumpukan sampah di TPA Sarimukti yang hampir penuh dan dampak kemarau panjang akibat fenomena El Nino Godzilla. Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan, kapasitas TPA Sarimukti yang melayani Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat, diperkirakan hanya akan bertahan hingga enam bulan ke depan.
"Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan kedepan," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).
Untuk mengatasi darurat sampah ini, Dedi mendukung rencana TNI membangun instalasi pengolahan sampah berbasis waste to fuel di sejumlah lokasi, termasuk TPA Sarimukti. Melalui metode Pirolisis, sampah plastik akan diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).
"Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi pengurangan sampah dari rumah tangga sebagai solusi jangka pendek.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jabar. Ia menyebut TNI telah membangun waste to fuel di beberapa titik, seperti TPA Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti. Di Sarimukti, fasilitas itu siap mengolah 10 juta ton sampah dari total kapasitas 25 juta ton yang ada.
"Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun," ujar Maruli. Selain itu, insinerator bersuhu di atas 800 derajat celcius berkapasitas 800 ton per hari sudah mulai beroperasi di Ciwastra, Kota Bandung, pada Mei lalu.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi juga menyoroti ancaman El Nino Godzilla yang menyebabkan musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih lama. Berdasarkan informasi BMKG, puncak kemarau di Jawa Barat akan terjadi pada Agustus dan September 2026.
"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran," kata Dedi saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan Serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6). Rakor tersebut dihadiri bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota se-Jabar serta para Dandim.
Dedi meminta pemerintah daerah segera mendata wilayah yang selalu kesulitan air saat kemarau. Langkah antisipasi yang disiapkan meliputi mobilisasi air bersih menggunakan mobil tangki dengan dukungan TNI dan pengusaha air kemasan, percepatan pembangunan jaringan air bersih, serta penyediaan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan.
"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tambahnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan prediksi kemarau panjang di Jawa Barat. Menurutnya, musim kemarau sudah mulai terasa di wilayah pesisir pantai utara (Pantura) Jabar pada Juni ini, dan akan merata hingga Oktober.
"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September," pungkasnya.
Sementara itu, Kasad Maruli menambahkan, TNI telah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih untuk mengantisipasi kekeringan, namun data tersebut masih perlu didata ulang secara lebih baik. "Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau," ujarnya mengapresiasi langkah Pemprov Jabar.