JAWA BARAT — Ekonom INDEF menilai keputusan Pertamina menaikkan harga Pertamax secara signifikan bukanlah sebuah kebijakan yang tiba-tiba. Langkah ini disebut sebagai respons terhadap realitas bisnis yang dihadapi perusahaan pelat merah tersebut, terutama dari sisi harga minyak mentah dunia yang masih tinggi.
Menurut pengamat, kenaikan 32,1 persen untuk Pertamax adalah konsekuensi logis karena produk ini sudah masuk kategori BBM non-subsidi. Artinya, harga jualnya tidak lagi ditopang oleh anggaran negara, melainkan mengikuti mekanisme pasar dan biaya pokok produksi.
“Ini realitas bisnis. Ketika harga minyak mentah naik, biaya produksi dan distribusi ikut membengkak. Maka, penyesuaian harga di tingkat konsumen adalah keniscayaan,” ujar ekonom INDEF. Ia menambahkan bahwa skema ini sudah lama diterapkan untuk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo dan Dex Series.
Kenaikan ini jelas memberatkan masyarakat menengah ke atas yang menjadi pengguna utama Pertamax. Namun, jika dibandingkan dengan potensi kenaikan harga BBM bersubsidi (Solar dan Pertalite) yang berdampak langsung ke inflasi dan daya beli masyarakat luas, dampak Pertamax dinilai lebih terbatas.
Meski begitu, INDEF mengingatkan bahwa efek lanjutan tetap perlu diwaspadai. Kenaikan biaya logistik akibat harga BBM non-subsidi yang lebih mahal bisa merembet ke harga barang dan jasa, terutama untuk sektor transportasi yang tidak menggunakan solar bersubsidi.
Keputusan ini juga menjadi dilema bagi Pertamina. Di satu sisi, perusahaan harus menjaga margin bisnis dan kesehatan keuangan. Di sisi lain, tekanan publik untuk tidak menaikkan harga selalu muncul setiap kali ada penyesuaian.
Langkah menaikkan harga Pertamax menjadi pilihan paling rasional dibandingkan harus membebani APBN dengan subsidi yang membengkak. Dengan skema ini, pemerintah bisa lebih fokus mengalokasikan subsidi energi untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui BBM jenis tertentu.