JAWA BARAT — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (16/6). Program ini masih dalam tahap pembahasan, sehingga jumlah pasti kompor listrik yang akan didistribusikan belum ditetapkan.
Bahlil menjelaskan, 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini dipasok dari impor. Kondisi ini menguras devisa negara hingga Rp120 triliun per tahun, bahkan bisa melampaui Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) tinggi.
"Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujarnya.
Di luar biaya impor, pemerintah juga menanggung beban subsidi LPG yang mencapai lebih dari Rp80 triliun setiap tahun. Bahlil menilai situasi ini tidak bisa dibiarkan tanpa adanya diversifikasi energi.
Pada tahap awal, pemerintah mendorong penggunaan kompor listrik dengan spesifikasi yang dapat beroperasi pada daya listrik di bawah 900 VA. Langkah ini mempertimbangkan kapasitas listrik yang dimiliki masyarakat di daerah.
"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," tandas Bahlil.
Program kompor listrik merupakan bagian dari strategi pemerintah mencari alternatif bauran energi selain LPG. Selain kompor listrik, compressed natural gas (CNG) juga masuk dalam rencana diversifikasi yang sedang dikaji.
"Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.
Usulan anggaran ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR sebelum ditetapkan dalam APBN 2027. Keputusan final terkait jumlah penerima dan spesifikasi teknis kompor listrik akan diumumkan setelah proses pembahasan selesai.