CIMAHI — Kota Cimahi resmi keluar dari daftar 10 besar daerah dengan jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terbanyak di Jawa Barat. Hal ini menyusul verifikasi ulang yang dilakukan Dinas Kesehatan setempat untuk meluruskan data sebelumnya yang sempat dirilis dan menempatkan Cimahi di posisi rawan.
Data lama dari Jabarstats tahun 2025 mencatat Cimahi berada di urutan kedua dengan angka mencapai 3.930 orang. Namun setelah dilakukan pencocokan melalui Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (Simkeswa), angka tersebut dipastikan keliru. Data resmi menunjukkan jumlah ODGJ berat di Kota Cimahi hanya 908 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, menjelaskan bahwa begitu data lama beredar luas, pihaknya langsung melakukan pengecekan silang dengan catatan internal. "Hasilnya, jumlah ODGJ berat yang terdata jelas hanya 908 orang," ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Angka tersebut disusun secara ketat berdasarkan sistem by name by address. Artinya, hanya penderita yang memiliki identitas dan alamat jelas yang masuk dalam daftar. Warga dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan tanpa data pasti tidak termasuk dalam penghitungan ini.
Mulyati menegaskan bahwa seluruh 908 ODGJ berat ini sudah tercatat dan mendapatkan layanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mereka dipantau secara berkala melalui 13 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cimahi.
"Jadi, belum termasuk mereka yang terlihat di jalanan tanpa data diri dan alamat pasti. Seluruh 908 orang ini sudah tercatat dan dipantau pelayanannya melalui 13 unit Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Cimahi," tegasnya.
Dengan hasil verifikasi ini, peta persebaran ODGJ di Jawa Barat berubah. Posisi daerah dengan kasus terbanyak kini diduduki Kabupaten Bogor dengan 7.321 orang. Disusul Kabupaten Sukabumi dengan 3.930 orang, dan Kota Bandung dengan 3.571 orang.
Verifikasi data ini menjadi langkah penting bagi Pemkot Cimahi untuk memastikan penanganan ODGJ berjalan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, seluruh pasien dalam daftar bisa terus diawasi kondisinya dan mendapatkan penanganan medis secara berkala sesuai standar yang berlaku.