JAWA BARAT — Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjadi juru bicara Istana untuk mengklarifikasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kebebasan kampus. Di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/6), ia menegaskan bahwa Presiden sepenuhnya menghormati kebebasan akademik sebagai pilar utama dunia pendidikan tinggi.
"Presiden sangat paham dan menghargai kebebasan akademik di kampus. Karena itu penekanannya adalah kebebasan akademik," kata Juri saat merespons pertanyaan wartawan.
Menurut Juri, seluruh aktivitas di perguruan tinggi dianggap sah sepanjang memiliki dasar akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Pemerintah tidak mempersoalkan kegiatan apa pun selama masih berada dalam koridor keilmuan.
"Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, maka kebebasan di kampus itu sah dan boleh-boleh saja," ujarnya.
Namun, ia memberikan catatan penting. Pemerintah mulai memberikan perhatian ketika aktivitas di kampus tidak lagi didasarkan pada nilai dan metode akademik. Titik krusialnya terletak pada motivasi di balik sebuah kegiatan.
"Masalahnya adalah apakah kebebasan yang dipergunakan di kampus mencerminkan kebebasan akademik atau justru berada di luar hal-hal yang berdasarkan nilai akademik. Itu yang menjadi catatan," katanya.
Penjelasan ini merupakan respons resmi Istana atas pidato Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026, Minggu (28/6). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya kampus sebagai ruang pertukaran gagasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Presiden menyebut kampus memiliki "kebebasan akademik, bukan kebebasan yang lain-lain". Frasa tersebut kemudian memicu pertanyaan dari wartawan mengenai batasan kebebasan di lingkungan universitas.
Pemerintah menilai pernyataan Presiden perlu diluruskan agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru di kalangan sivitas akademika. Juri memastikan bahwa tidak ada nomenklatur kebebasan baru yang diciptakan, melainkan penegasan terhadap definisi kebebasan akademik yang sudah mapan.
Penegasan ini menjadi semacam rambu bagi seluruh elemen kampus, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga pimpinan universitas. Aktivitas yang mengatasnamakan kebebasan namun tidak memiliki justifikasi akademik berpotensi menjadi sorotan pemerintah.
Sebaliknya, riset, diskusi ilmiah, dan publikasi yang mengikuti kaidah keilmuan dijamin tidak akan mendapat intervensi. Pemerintah meminta agar setiap kegiatan di perguruan tinggi selalu merujuk pada standar akademik yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia terkait pernyataan tersebut. Kalangan akademisi masih menunggu apakah akan ada surat edaran atau pedoman teknis yang menyusul dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.