BANDUNG — Rapat ketiga yang membahas usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda akhirnya membuahkan hasil konkret. Seluruh fraksi yang hadir menyetujui agar aspirasi yang telah bergulir sejak 2013 ini dikaji lebih lanjut melalui mekanisme legislatif formal.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, memastikan kesepakatan tersebut menjadi momentum penting bagi perjalanan wacana ini. "Menyetujui untuk dilanjut dalam proses legislasi yang resmi terkait usulan perubahan nama provinsi," ujarnya.
Rahmat menjelaskan, setelah tiga kali pertemuan, seluruh fraksi menyatakan dukungannya. Namun, mekanisme pembahasan berikutnya masih akan ditentukan melalui keputusan internal DPRD. "Entah nanti setelah ada kajian naskah akademik, atau tergantung kesepakatan rapat pimpinan apakah akan ditindaklanjuti melalui pansus usulan atau dikaji secara komisional di Komisi I, nanti kita tunggu," kata Rahmat.
Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, menyebut gagasan ini lahir dari keinginan mengembalikan eksistensi istilah Sunda yang dinilai hilang dari nomenklatur administratif. Menurutnya, secara historis, Tatar Sunda membentang luas dari Banten hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah, namun identitas itu perlahan memudar akibat perubahan administrasi pemerintahan.
"Karena Sunda itu, istilah Sunda itu kan sangat besar secara geologis. Itu kan ada paparan Sunda, ada Sunda Besar, ada Sunda Kecil, yang kemudian sebetulnya secara administratif tuh menjadi tidak ada. Sekarang kan namanya hanya jadi Jawa Barat saja," kata Ganjar di Gedung DPRD Jabar.
Ganjar mengungkapkan, sejak perjuangan dimulai pada 2013, muncul berbagai kekhawatiran dari publik. Salah satunya adalah anggapan bahwa perubahan nama bisa memicu tuntutan pemekaran wilayah. "Kan banyak yang mengatakan, 'Wah nanti kalau Sunda jadi Provinsi Sunda, wilayah lain akan memisahkan diri', misalnya begitu. Kalau menurut saya sih itu belakangan. Yang penting maunya aja dulu, rumuskan dulu," tegasnya.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, menilai aspirasi ini memiliki landasan sejarah yang kuat sehingga layak dihargai. Namun, ia meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa kajian komprehensif. "Jadi menurut saya itu sah-sah saja, dan tidak perlu juga dikaitkan dengan kedaerahan gitu ya. Jadi nggak ada ini semata-mata ingin menunjukkan soal aspek historis, bukan hanya geografis, itu soal aspek sosial, kultural, filosofis gitu," ungkapnya.
Cecep menambahkan, secara historis istilah Sunda jauh lebih tua dibandingkan nomenklatur Jawa Barat. "Dan memang kalau disebut Jawa Barat, kita kan sebenarnya bukan Jawa yang paling barat. Pulau Jawa yang paling barat kan Banten," katanya.