JAKARTA — Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, mengungkapkan bahwa dalam Laporan Semester I/2026, pemerintah mengakui adanya pelebaran defisit APBN. Realisasi defisit mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal yang sebesar Rp689,1 triliun (2,68 persen PDB).
“Prakiraan realisasi setahun disajikan berdasar realisasi semester satu dan prognosis semester dua, diakui bahwa defisit anggaran lebih lebar dari yang direncanakan,” ujar Awalil Rizky, Senin (13/7).
Pelebaran defisit secara otomatis meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara. Dalam APBN 2026, pembiayaan ditetapkan sebesar Rp689,15 triliun, yang terdiri dari pembiayaan utang neto Rp832,21 triliun dan pembiayaan nonutang Rp143,06 triliun.
Namun, outlook pemerintah memperkirakan total pembiayaan naik menjadi Rp734,32 triliun. Rinciannya, pembiayaan utang neto membengkak menjadi Rp868,12 triliun, sementara pembiayaan nonutang justru turun menjadi Rp133,8 triliun.
Menariknya, pemerintah memproyeksikan pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto justru lebih rendah dari rencana semula, yakni Rp736,57 triliun dari target Rp799,53 triliun. Sebaliknya, pinjaman luar negeri neto melonjak drastis menjadi Rp137,50 triliun dari rencana awal yang hanya Rp39,21 triliun.
Dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang, posisi utang pemerintah diperkirakan bakal menembus angka Rp10.600 triliun pada akhir 2026. Angka ini menjadi perhatian publik mengingat rasio utang terhadap PDB juga berpotensi meningkat.
Pemerintah diharapkan mampu mengelola pembiayaan utang secara hati-hati agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang. Langkah selanjutnya yang dinanti adalah strategi pemerintah dalam menekan defisit dan mengelola pinjaman luar negeri yang melonjak signifikan.