SUKABUMI — Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kembali mencuat setelah DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat. Pertemuan digelar di ruang Badan Musyawarah DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026), dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dan didampingi Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati. Delapan fraksi serta organisasi perangkat daerah turut hadir dalam forum tersebut.
Sebagian responden yang mendukung menilai nama Provinsi Sunda lebih mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan kearifan lokal masyarakat Sunda. Menurut mereka, penggunaan nama tersebut dapat memperkuat jati diri daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat kebudayaan Sunda. Di sisi lain, kelompok yang menolak berargumen nama Jawa Barat memiliki nilai historis dan administratif yang sudah mapan sejak Indonesia merdeka.
Polling di akun Instagram @sukabumiupdatecom mengajukan pertanyaan langsung: "Apakah Anda setuju atau tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat diubah menjadi Provinsi Sunda?" Hasilnya, 51 persen setuju dan 49 persen tidak setuju. Unggahan polling mendapat 2.800 tanda suka dan 261 kali dibagikan, menunjukkan isu ini menjadi perhatian serius warganet.
Redaksi Sukabumiupdate.com menegaskan hasil polling ini tidak bisa dijadikan representasi seluruh masyarakat Jawa Barat. Polling bersifat indikatif karena hanya menjaring pendapat pengguna Instagram yang berpartisipasi sukarela. Metode ini berbeda dengan survei ilmiah yang menggunakan sampling statistik. Meski begitu, tingginya interaksi menunjukkan wacana pergantian nama provinsi telah memantik diskusi publik yang cukup hangat di media sosial.
Dalam audiensi di DPRD Jawa Barat, berbagai pandangan disampaikan mengenai peluang, tantangan, hingga dampak yang mungkin muncul jika usulan direalisasikan. Sejumlah peserta menilai usulan tersebut perlu dikaji secara komprehensif. Aspek sejarah, budaya, hukum, administrasi pemerintahan, serta aspirasi masyarakat secara luas harus dipertimbangkan sebelum keputusan lebih lanjut diambil. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono memimpin langsung diskusi yang melibatkan perwakilan delapan fraksi dan OPD terkait.
Kelompok yang tidak setuju menyoroti dampak administratif dari pergantian nama. Nama Jawa Barat telah digunakan puluhan tahun dan dikenal luas sebagai identitas resmi provinsi. Perubahan nama dinilai akan membawa konsekuensi pada regulasi, dokumen kependudukan, papan nama instansi, hingga anggaran negara. Polemik ini dipastikan masih akan bergulir seiring kajian lebih lanjut yang dilakukan DPRD bersama komunitas penggagas.