BOGOR — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis IKK Kabupaten Bogor sebesar 118,39 poin pada 2025. Angka tersebut naik 3,0 poin dibandingkan tahun sebelumnya, namun turun 0,69 poin dalam lima tahun terakhir.
IKK merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan dengan kota acuan, yaitu Kota Surabaya. Dengan nilai 118,39 poin, harga konstruksi bangunan di Kabupaten Bogor setara 1,184 kali lipat harga konstruksi di Surabaya.
Artinya, untuk membangun sebuah proyek dengan spesifikasi yang sama, biaya di Kabupaten Bogor 18,4 persen lebih mahal ketimbang di Surabaya. Selisih ini cukup signifikan bagi investor maupun pemerintah daerah yang tengah merencanakan proyek infrastruktur.
Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, IKK Kabupaten Bogor menempati urutan kedua tertinggi. Posisi puncak diduduki Kota Bandung dengan IKK 119,75 poin. Disusul Kabupaten Bekasi (111,29 poin), Kota Bekasi (111,13 poin), dan Kota Bogor (109,26 poin).
Di sisi lain, kabupaten dengan biaya konstruksi paling murah di Jawa Barat justru berada di wilayah selatan. Kabupaten Pangandaran mencatat IKK terendah yakni 96,72 poin, disusul Kota Banjar (97,34 poin), Kabupaten Tasikmalaya (98,35 poin), Kabupaten Ciamis (98,43 poin), dan Kabupaten Kuningan (99,49 poin).
Kenaikan IKK Kabupaten Bogor sebesar 3,0 poin dalam setahun terakhir mengindikasikan adanya tekanan pada harga material, upah tenaga kerja, atau biaya logistik di wilayah tersebut. Sebagai daerah penyangga ibu kota yang terus berkembang, permintaan akan proyek perumahan, komersial, dan infrastruktur publik di Bogor tergolong tinggi.
Data BPS ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menghitung standar biaya masukan untuk proyek-proyek yang didanai APBD. Semakin tinggi IKK, semakin besar pula alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk setiap proyek konstruksi.
Dengan posisi IKK yang nyaris setara dengan Kota Bandung—pusat pemerintahan provinsi—Kabupaten Bogor perlu mencermati efisiensi biaya pembangunan. Terutama jika ingin tetap kompetitif menarik investasi di sektor properti dan infrastruktur.