BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan pengamanan penuh di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi agar menempatkan personelnya selama 24 jam di lokasi proyek.
Permintaan ini disampaikan Dedi menyusul potensi gangguan dari pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi di tengah proses pembangunan. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi aksi premanisme, pungutan liar, atau permintaan jatah yang menghambat kelancaran proyek pengelolaan sampah tersebut.
"Saya sudah minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Tidak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan," kata Dedi dalam keterangan yang diterima, Jumat (31/7/2026).
Dedi Mulyadi mengungkapkan, praktik premanisme di lokasi proyek biasanya tidak datang secara terang-terangan. Polanya beragam, mulai dari permintaan jatah pengangkutan material hingga pungutan liar yang dibungkus dengan berbagai alasan administratif atau sosial.
"Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, pungli. Nanti datang lagi kelompok ini, mengajukan proposal untuk peringatan Agustus, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh," ujarnya.
Pernyataan tegas ini menjadi sinyal keras bagi siapa pun yang mencoba mengganggu jalannya proyek strategis nasional. Gubernur memastikan aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap segala bentuk intervensi yang melanggar hukum.
TPPAS Legok Nangka merupakan salah satu proyek prioritas nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah di kawasan Bandung Raya. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional yang selama ini kewalahan menampung volume sampah harian.
Dengan adanya jaminan pengamanan dari aparat gabungan TNI-Polri, pemerintah memastikan pembangunan fisik TPPAS dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang bersih di Jawa Barat.