BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas menyatakan perang terhadap praktik premanisme di sekitar proyek TPPAS Legok Nangka. Ia memastikan jajaran Polda Jawa Barat dan Kodam III/Siliwangi akan bersiaga penuh selama 24 jam untuk mengamankan proyek strategis nasional tersebut.
"Saya sudah minta Pak Kapolda dan Pak Pangdam jaga 24 jam. Tidak boleh datang siapa pun ke sini untuk minta ritasi pengiriman pasir, minta ritasi pengiriman batu, dan sejenisnya. Ini adalah jaminan," kata Dedi dalam keterangan resmi di Bandung, Kamis.
Modus Premanisme yang Dikhawatirkan
Dedi membeberkan modus operandi yang kerap terjadi saat proyek besar mulai berjalan. Ia menyebut akan ada pihak-pihak yang datang dengan seragam atau membawa bendera, lalu meminta pungutan liar setiap kali truk melintas. Kelompok lain juga kerap mengajukan proposal kegiatan fiktif dengan ancaman jika tidak dipenuhi.
"Biasanya ada proyek, besok ada orang yang pakai seragam ke sini. Pakai kaos bawa bendera. Nanti setiap mobil lewat, pungli. Nanti datang lagi kelompok ini, mengajukan proposal untuk peringatan Agustus, tidak diberi, marah. Saya katakan tidak boleh," ujarnya.
Proyek TPPAS Legok Nangka dan Target Listrik 2027
Pembangunan TPPAS Legok Nangka bukan hanya soal pengelolaan sampah. Fasilitas ini diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 40,79 megawatt melalui teknologi insinerator bersuhu di atas 800 derajat Celsius. Sampah plastik yang diolah juga akan dikonversi menjadi bioenergi dalam skema ekonomi sirkular.
Gubernur menargetkan seluruh warga Jawa Barat bisa menikmati akses listrik pada 2027. Saat ini, dari 500 ribu rumah tangga yang belum teraliri listrik, tersisa sekitar 70 ribu lagi. "Tahun depan seluruh rakyat Jawa Barat sudah punya listrik," tegasnya.
Dedi menekankan bahwa membiarkan premanisme hanya akan menciptakan budaya mendapatkan uang tanpa bekerja. "Premanisme, kita membiarkan orang mendapatkan uang tanpa bekerja, ini akan melahirkan sebuah preseden buruk," katanya.
Proyek TPPAS Legok Nangka merupakan bagian dari program percepatan transisi energi bersih dan penanganan darurat sampah di Jawa Barat. Dengan pengamanan ketat dari aparat, pemerintah optimistis pembangunan berjalan lancar tanpa gangguan pihak yang mencari keuntungan secara tidak sah.
