KOTA BOGOR — Peristiwa tragis yang menimpa seorang lansia saat mengambil bantuan sosial menjadi cambuk bagi perbaikan sistem penyaluran bansos di Kota Bogor. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menilai kejadian ini bukan sekadar musibah, melainkan persoalan sistemik yang harus segera dibenahi bersama Pemkot Bogor.
Fajar menegaskan pihaknya tidak ingin mencari kambing hitam dan menghargai upaya aparat kelurahan yang telah berusaha menolong. Namun, ia menekankan bahwa insiden ini menjadi alarm keras untuk mengevaluasi tata kelola bansos yang ada saat ini.
"Ini adalah persoalan sistem, dan sistem adalah tanggung jawab kami bersama Pemerintah Kota Bogor," tegas Fajar, Selasa (25/8/2026).
Fajar menyoroti fakta bahwa warga lansia yang tengah sakit masih harus datang langsung untuk mengantre dan membawa pulang bantuan beras. Ia menyebut, meskipun almarhumah sempat ditawari untuk diwakilkan, ketiadaan mekanisme resmi yang aman membuat warga kerap merasa was-was jika tidak mengambil bantuan secara langsung.
Kondisi ini dinilai menjadi celah yang membahayakan, terutama bagi penerima manfaat dengan kondisi fisik terbatas. Tidak adanya kepastian prosedur membuat warga memilih memaksakan diri hadir, alih-alih diwakilkan, karena khawatir bantuan tidak tersalurkan.
Menyikapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Pemkot Bogor. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi dasar perubahan agar tidak ada lagi warga rentan yang menjadi korban dalam proses penyaluran bansos.
Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Kurniati. Pihaknya menghormati riwayat sakit almarhumah serta sikap keluarga yang telah mengikhlaskan kejadian tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa aspek keselamatan dan kemudahan akses bagi penerima bansos harus menjadi prioritas utama. DPRD berkomitmen mengawal proses evaluasi ini agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.