SUKABUMI — Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo memimpin langsung rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Sukabumi, jajaran TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, PMI, para pejabat utama, serta Kapolsek jajaran. Rakor menyusun pembagian tugas dan memastikan jalur evakuasi serta lokasi pengungsian siap digunakan.
Delapan Kecamatan Kabupaten Sukabumi Masuk Wilayah Hukum Polres
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi menyoroti delapan kecamatan di wilayahnya yang masuk dalam yurisdiksi Polres Sukabumi Kota. Menurutnya, potensi bencana di kawasan itu cukup tinggi, mencakup banjir, longsor, angin kencang, kekeringan, kebakaran, pergerakan tanah, hingga persoalan bangunan di bantaran sungai.
"Karena itu mitigasi harus dilakukan sejak dini," ujarnya.
Ia menekankan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat komunikasi, alat berat, logistik, hingga dapur umum. Koordinasi satu komando dinilai penting agar seluruh unsur bisa bergerak cepat dan terpadu saat bencana terjadi.
Kapolsek Diminta Kuasai Karakteristik Wilayah Masing-Masing
Sentot meminta setiap Kapolsek memantau titik rawan, melakukan pengecekan lapangan, memberi imbauan kepada warga, dan memastikan kesiapan jalur evakuasi. Kecepatan respons menjadi kunci, mulai dari evakuasi, pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, pembukaan akses kendaraan darurat, hingga penanganan pascabencana.
"Jangan menunggu bencana terjadi. Setiap potensi harus dipetakan, setiap personel harus memahami tugasnya, dan koordinasi harus sudah berjalan sebelum situasi darurat terjadi," kata Sentot kepada Radar Sukabumi.
Komitmen tersebut dirangkum dalam slogan 'Siap Sebelum Bencana, Cepat Saat Bencana, Tangguh Pascabencana'. Sentot menegaskan prinsip itu mengedepankan sinergi, kecepatan, ketepatan, kemanusiaan, dan akuntabilitas di setiap tahapan penanganan.
Wakil Wali Kota: Penanggulangan Bencana Bukan Tugas Satu Instansi
Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, bukan hanya pemerintah daerah. Ia menyebut pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat harus memiliki pola koordinasi yang sama.
"Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi. Pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, relawan dan masyarakat harus memiliki pola koordinasi yang sama agar penanganannya cepat dan tepat," ujar Bobby.
Menurutnya, penguatan mitigasi perlu dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana prasarana, sistem komunikasi, hingga kesiapan evakuasi warga. Rakor diharapkan menghasilkan kesamaan persepsi dan pembagian tugas yang jelas ketika bencana benar-benar terjadi.
Sentot menutup rakor dengan menegaskan komitmen lintas sektoral tersebut. "Komitmen kita adalah tidak bekerja sendiri, tidak menunggu bencana terjadi, tidak membiarkan informasi terlambat dan tidak membiarkan masyarakat menghadapi bencana sendiri," tegasnya.
