JAWA BARAT — Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mempersoalkan substansi di balik tiga kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis sejak awal 2026. Dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (30/5), Andreas menyebut pola lawatan ini mengingatkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid yang kerap dikritik karena frekuensi perjalanan dinas ke luar negeri yang tinggi.
"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur. Sekarang orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo," ujar Andreas usai acara Bimtek PDIP.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu menekankan setiap lawatan presiden harus memiliki tujuan, agenda, dan target capaian yang jelas. Masalahnya, kata Andreas, kunjungan terakhir Prabowo ke Prancis pada 27 Mei 2026 baru dijelaskan setelah presiden tiba di lokasi.
"Ini kan menjadi pertanyaan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan. Seharusnya sebelum pergi media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu. Karena presiden pergi mewakili negara," kata Andreas.
Ia mendesak juru bicara presiden untuk menyampaikan polemik yang muncul di publik terkait kunjungan tersebut. Pemerintah, menurut Andreas, harus memastikan maksud dan tujuan setiap lawatan kenegaraan ke depan disosialisasikan terlebih dulu.
Presiden Prabowo tercatat telah tiga kali berkunjung ke Prancis sejak awal 2026. Lawatan pertama pada 23 Januari, kedua pada 14 April, dan terbaru pada 27 Mei 2026.
Dalam kunjungan terakhir, Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris. Keduanya membahas penguatan kerja sama bilateral melalui kemitraan strategis komprehensif atau Comprehensive Strategic Partnership (CEPA).
"Melihat perkembangan dunia ke depan, kita yakin di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara bisa mainkan suatu peranan yang positif," kata Prabowo dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Prancis meluncurkan France-Indonesia High Level Business Council pada 28 Mei 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut langkah ini sebagai strategi mempercepat realisasi investasi dan perdagangan bilateral.
Di isu global, Prabowo dan Macron membahas stabilitas kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung pada harga energi dunia dan rantai pasok global. Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju kemerdekaan Palestina.
"Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina," kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo itu sekaligus merespons posisi Prancis yang disebutnya sebagai salah satu pelopor di Eropa yang mendorong pengakuan negara Palestina.