BOGOR — Bertepatan dengan peringatan hari jadinya yang pertama, Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Ekonomi Kreatif BAS meresmikan sekretariat sekaligus Kantor Hukum Martini, Osner Johnson S and Associates di Kota Bogor. Peresmian ini menjadi tonggak awal penguatan layanan hukum dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di daerah.
Kehadiran kantor hukum ini tidak sekadar seremoni. BAS menargetkan dua sasaran utama: meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat dan mendorong UMKM lokal agar mampu naik kelas melalui pendampingan legal yang terstruktur. Langkah ini dinilai strategis mengingat banyak pelaku usaha mikro yang masih terkendala aspek perizinan dan kepatuhan hukum.
Mengapa Literasi Hukum Menjadi Prioritas?
Menurut keterangan pengurus BAS, masih banyak warga dan pelaku UMKM di Bogor yang belum memahami hak-hak hukum dasar, termasuk dalam urusan kontrak, perizinan, hingga sengketa dagang. Kantor hukum ini akan membuka akses konsultasi gratis secara berkala.
"Kami ingin masyarakat tidak lagi takut pada hukum, tapi justru memanfaatkannya sebagai alat perlindungan usaha," ujar perwakilan BAS dalam sambutannya saat peresmian.
Apa Dampaknya bagi UMKM Lokal?
Pendampingan hukum yang dihadirkan BAS mencakup pembuatan badan usaha, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga sertifikasi halal dan merek dagang. Selama ini, sejumlah pelaku UMKM di Bogor kerap kesulitan mengakses layanan tersebut karena biaya yang mahal atau minimnya informasi.
Dengan adanya kantor hukum ini, pelaku usaha kecil diharapkan bisa lebih percaya diri mengembangkan bisnisnya tanpa khawatir terjebak masalah legalitas di kemudian hari.
Langkah Selanjutnya: Perluasan Jangkauan
Ke depan, BAS berencana memperluas layanan tidak hanya di Kota Bogor, tetapi juga ke kabupaten-kabupaten penyangga lainnya di Jawa Barat. Program literasi hukum keliling dan klinik UMKM akan menjadi agenda rutin yang mulai dijalankan dalam waktu dekat.
