JAWA BARAT — Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, mengatakan pihaknya sudah menggelar ratusan sesi pendampingan bagi pelaku usaha. Pendekatan proaktif ini dilakukan agar perusahaan memahami aspek substantif yang kerap menjadi kendala saat pengajuan RKAB.
"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," ujar Tri dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6).
Kendala Utama: Data Eksplorasi hingga Legalitas
Berdasarkan hasil evaluasi Ditjen Minerba, mayoritas kelemahan dokumen perusahaan tambang terletak pada data eksplorasi, perhitungan sumber daya cadangan, dan rencana penambangan. Masalah lain mencakup teknik pengolahan, strategi pemasaran, hingga kelengkapan legalitas korporasi.
Untuk memudahkan proses, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi anyar ini memangkas jumlah matriks pengisian dokumen yang harus dilengkapi secara daring melalui platform MinerbaOne.
Kepatuhan Jadi Syarat Mutlak Sebelum Izin Terbit
Meski memberi ruang perbaikan, Tri menegaskan kelengkapan berkas elektronik tetap menjadi harga mati. Regulator tidak akan menerbitkan izin komersial sebelum seluruh aspek dinyatakan sesuai ketentuan.
"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diberikan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.
Langkah ini diharapkan mempercepat proses perizinan operasional sekaligus menjaga kepastian usaha di sektor minerba. Perusahaan yang masih kesulitan bisa memanfaatkan sesi coaching clinic yang disediakan secara berkala oleh Ditjen Minerba.
