BANDUNG — BPBD Jawa Barat menurunkan tim untuk menghimpun data Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) di enam daerah pada 4-5 Agustus 2026. Data yang dikumpulkan langsung dari perangkat daerah penanggulangan bencana ini menjadi tolok ukur kesiapan armada, personel, hingga waktu tanggap pemadam kebakaran.
Enam daerah yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Satu tim mendatangi Dinas Pemadam Kebakaran Garut serta BPBD Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Tim lain bergerak ke perangkat daerah terkait di Bekasi dan Depok.
Kesenjangan Fasilitas Pemadam Kebakaran di Jabar
RISPKP bukan sekadar daftar armada pemadam. Dokumen ini memetakan wilayah rawan kebakaran, jangkauan pelayanan, kebutuhan pos, ketersediaan air, hingga jalur yang dapat dilalui kendaraan pemadam. Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.1.7/9757/SJ mewajibkan pemerintah daerah menyusun atau memutakhirkan dokumen ini sebagai pedoman utama pencegahan kebakaran.
Tolok ukurnya tegas: satu pos sektor pemadam kebakaran untuk setiap kecamatan dalam Wilayah Manajemen Kebakaran. Setiap pos minimal didukung dua kendaraan operasional, alat pelindung diri standar, petugas terlatih, serta kegiatan inspeksi bangunan dan edukasi masyarakat.
Enam daerah yang tengah dipetakan memiliki total 137 kecamatan. Rinciannya, Kabupaten Garut 42 kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya 39 kecamatan, Kota Tasikmalaya 10 kecamatan, Kabupaten Bekasi 23 kecamatan, Kota Bekasi 12 kecamatan, dan Kota Depok 11 kecamatan.
Jika tolok ukur Kemendagri diterapkan penuh, enam daerah tersebut membutuhkan sedikitnya 137 pos sektor dengan 274 kendaraan operasional. Angka itu merupakan kebutuhan minimal berdasarkan jumlah kecamatan, bukan gambaran fasilitas yang telah tersedia saat ini.
Mengapa Kesiapan Ini Krusial di Tengah Kemarau?
Urgensinya semakin besar karena 93 persen wilayah Jawa Barat diprediksi menerima curah hujan di bawah kondisi normal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di seluruh 27 kabupaten dan kota sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.
Kondisi kering memperbesar kerentanan vegetasi dan lahan. Pada saat yang sama, permukiman padat, kawasan perdagangan, gudang, pabrik, serta akses jalan sempit menghadirkan risiko berbeda yang harus diperhitungkan dalam sistem proteksi kebakaran.
Kabupaten Tasikmalaya dan Garut memiliki bentang wilayah luas dengan permukiman yang berjauhan. Sementara Kota Tasikmalaya, Bekasi, dan Depok berhadapan dengan kepadatan bangunan serta jalan lingkungan yang tidak seluruhnya mudah dijangkau kendaraan besar. Kabupaten Bekasi juga memiliki kawasan industri dan pergudangan yang menuntut perangkat penanganan lebih khusus.
Apa yang Perlu Diketahui Publik dari Hasil Pemetaan?
Agenda yang dipublikasikan BPBD Jawa Barat belum memuat hasil pengambilan data maupun gambaran kesenjangan fasilitas di masing-masing daerah. Padahal, publik perlu mengetahui berapa pos yang sudah berdiri, berapa kendaraan yang laik beroperasi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan petugas untuk mencapai lokasi kebakaran.
Kesiapan tidak cukup diukur dari jumlah mobil yang terparkir di halaman kantor. Armada harus laik, air harus tersedia, petugas harus cukup, perlengkapan keselamatan harus memadai, dan waktu tanggap harus dapat diuji.
Api tidak menunggu dokumen selesai disusun. Ketika kemarau memuncak, jarak antara kesiapan dan kelengahan dapat diukur hanya dalam hitungan menit.
