Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat mendata serta memeriksa seluruh bangunan layanan publik yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini digencarkan sebagai respons atas instruksi langsung Menteri PU Dody Hanggodo agar keamanan bangunan dapat dipastikan, sekaligus untuk memetakan skala kerusakan yang memerlukan perbaikan.
Pemeriksaan difokuskan pada gedung yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar masyarakat. Rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah menjadi prioritas utama pengecekan.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT menambah jumlah personel di lapangan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026) untuk memperkuat tiga personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan demikian, total terdapat 14 personel yang akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak.
Tahap awal pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, menyasar Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah pemeriksaan di Labuan Bajo selesai, tim akan bergerak menuju Ruteng dan wilayah lainnya untuk menyusuri bangunan-bangunan yang terdampak gempa.
Hasil pemeriksaan ini nantinya menjadi acuan utama untuk menentukan langkah penanganan maupun perbaikan bangunan. Tujuannya jelas, memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang masih menggunakan fasilitas tersebut selama masa tanggap darurat.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Di luar pengecekan bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga telah melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang tersedia di masyarakat.
BPBPK NTT menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dalam proses pendataan. Tim tidak hanya melakukan inventarisasi, tetapi juga langsung melakukan penanganan terhadap sarana yang mengalami gangguan.
Salah satu penanganan yang dilakukan berada di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Perbaikan dilakukan terhadap jaringan perpipaan yang terdampak sehingga layanan air minum dapat kembali mendukung kebutuhan masyarakat.
Tambahan 10 personel juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim tersebut akan melakukan pengecekan sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU berkomitmen menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Kebutuhan ini menjadi prioritas dasar karena berkaitan langsung dengan aktivitas harian warga dan pengungsi selama masa tanggap darurat.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Kementerian PU juga menyiapkan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Pos-pos pengungsian kini tengah diinventarisasi untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi secara cepat. Jika diperlukan, Kementerian PU siap memobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.
