JAWA BARAT — Pemerintah mengakui pasokan energi primer untuk pembangkit listrik PLN masih belum aman. Dari total kebutuhan batu bara PLN yang mencapai 154 juta ton per tahun, kontrak yang baru terealisasi baru 134 juta ton. Artinya, masih ada selisih 20 juta ton yang belum terkontrak.
"Kebutuhan PLN 154 juta ton, yang sudah dikontrak 134 juta ton. Artinya tinggal kurang 20 juta ton yang belum dikontrakkan," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Jumat (19/6/2026).
Bahlil menjelaskan, kendala utama bukan sekadar jumlah pasokan, melainkan struktur biaya produksi yang tidak seimbang. PLN membutuhkan batu bara berkalori sedang yang kini semakin langka di pasar domestik. Di sisi lain, rasio pengupasan tanah (stripping ratio/SR) di lapangan sudah melonjak ke angka 10 hingga 12.
Dengan SR setinggi itu, biaya produksi membengkak. Namun, harga jual ke PLN dipatok murah melalui skema DMO sebesar USD70 per ton. "Dengan SR angka 10 sampai 12 dan harga DMO USD70, harga jual ke PLN itu membuat untung perusahaannya sudah enggak ada. Itulah yang menjadi kendala utamanya," tegas Bahlil.
Akibatnya, banyak perusahaan batu bara enggan menandatangani kontrak baru. Dari total penugasan DMO sebesar 190 juta ton yang diberikan pemerintah, realisasi kontrak baru mencapai 134 juta ton.
Untuk mengurai masalah ini, Bahlil menggelar rapat maraton selama 5,5 jam bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi. Tujuannya, melakukan rekonfirmasi data agar tidak terjadi multiinterpretasi di lapangan. Pemerintah juga memutuskan memberikan fleksibilitas prioritas dalam pengadaan energi primer.
Bahlil menyebut, Presiden secara langsung menginstruksikan pembentukan tim pengawasan khusus untuk memantau rantai pasok batu bara nasional. Tim ini melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal ESDM, Direktorat Jenderal Minerba, dan BPKP.
"Sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden. Untuk pengawasan energi primer agar tidak begini terus, kita membentuk tim pengadaan yang melibatkan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. Tidak ada dusta di antara kita," pungkas Bahlil.