KOTA BANDUNG – Tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam hampir satu tahun masa kepemimpinannya tercatat sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026.
Pendiri sekaligus peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan terhadap Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—mencapai 95,5 persen. Angka tersebut dinilai stabil bahkan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan hasil survei pada Mei tahun sebelumnya.
Survei ini melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai kebijakan awal Dedi Mulyadi sejak dilantik tidak hanya disambut antusias, tetapi juga mendapatkan evaluasi positif dari masyarakat sepanjang masa jabatannya.
Hanya sebagian kecil kelompok masyarakat yang tingkat kepuasannya berada di bawah 90 persen, namun tetap tidak kurang dari 80 persen pada tiap segmen demografi dan wilayah.
Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Program tersebut memberi manfaat bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat serta berhasil menambah 1,4 juta wajib pajak baru. Keberhasilan ini juga didukung oleh sosialisasi yang masif, termasuk transparansi terkait penggunaan dana pajak kendaraan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.
Selain itu, sejumlah program lain juga dinilai memuaskan, seperti larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi pelajar, serta kebijakan pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan kedisiplinan di barak militer.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, hingga pemasangan listrik gratis turut mendapat apresiasi. Program lingkungan seperti normalisasi sungai dan penertiban tambang ilegal juga dinilai positif.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada fiskal daerah, Dedi Mulyadi dianggap mampu melakukan realokasi anggaran secara efektif, dengan mengalihkan belanja yang kurang prioritas menjadi program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Jawa Barat bahkan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Secara umum, persepsi masyarakat Jawa Barat terhadap kondisi ekonomi daerah juga lebih optimistis dibandingkan persepsi nasional.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai tingginya kepuasan publik dipicu oleh dampak nyata kebijakan di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mengingatkan agar gubernur dan wakil gubernur tetap menjaga konsistensi kinerja agar tingkat kepuasan publik dapat dipertahankan di masa mendatang.
