BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) mempererat kolaborasi dengan Polri untuk menjamin kelancaran rantai pasok pangan. Langkah strategis ini dibahas dalam Kuliah Kerja Profesi (KKP) Peserta Didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 di Gedung BPKAD, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).
Fokus utama kerja sama ini adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan harga, keamanan, dan mutu pangan untuk tahun anggaran 2026. Satgas tersebut nantinya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala bersama Polda Jawa Barat guna mencegah praktik spekulasi yang memicu lonjakan harga di pasar.
Intervensi Harga dan Subsidi Distribusi Rp2.000 Per Kilogram
Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin, menjelaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan tahun ini bertumpu pada tiga pilar utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Salah satu instrumen kunci yang dijalankan adalah pemberian subsidi distribusi pangan sebesar Rp2.000 per kilogram untuk menekan ongkos angkut.
Selain subsidi, Pemprov Jabar telah mengoptimalkan 129 titik kios pangan dan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif. Hingga April 2026, inovasi Pangan Keliling Jabar tercatat sudah beroperasi sebanyak 144 kali untuk menjangkau masyarakat di pelosok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pasar induk.
"Kami juga melakukan intervensi khusus pada daerah yang masuk kategori rentan rawan pangan. Kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti PHRI dan APRINDO terus diperkuat melalui Gerakan Selamatkan Pangan," ujar Linda dalam diskusi tersebut.
Peran Polri dalam Pengamanan Rantai Pasok Nasional
Kombes Pol Nurbaja, selaku Ketua Pelaksana KKP Sespimma Polri, menekankan bahwa keterlibatan kepolisian bukan sekadar pada aspek penegakan hukum. Polri berperan aktif dalam pengawasan distribusi dan pengamanan seluruh rantai pasok agar tidak terjadi sumbatan yang merugikan produsen maupun konsumen.
Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri mengikuti pendalaman data lapangan ini untuk menyusun strategi sinergisitas yang lebih inklusif. Pengawasan ini dianggap krusial mengingat Jawa Barat merupakan salah satu lumbung pangan nasional sekaligus wilayah dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi.
Tantangan Regenerasi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian
Meski berbagai program distribusi berjalan lancar, diskusi ini mengungkap tantangan serius pada sektor hulu. DKPP Jabar mencatat adanya tren penurunan minat tenaga kerja di sektor pertanian, terutama dari kalangan generasi milenial yang lebih memilih sektor industri atau jasa.
Kondisi ini menjadi alarm bagi keberlanjutan swasembada pangan di masa depan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektoral diharapkan tidak hanya berhenti pada urusan distribusi dan harga, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan bagi petani agar sektor ini tetap kompetitif dan menarik bagi tenaga kerja muda.
Kegiatan KKP yang diawasi langsung oleh Kombes Pol Grace Krisna D. Rahakbau ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Polri dalam mendukung program kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi produktif di Jawa Barat.
