KOTA BOGOR — Proporsi anggota dewan di Kota Bogor masih jauh dari ideal representasi perempuan. Data komposisi DPRD Kota Bogor untuk periode 2025 mencatat, dari 50 kursi yang tersedia, hanya 13 legislator atau 26 persen yang berjenis kelamin perempuan. Sisanya, sebanyak 37 orang, merupakan laki-laki.
Rata-rata Bergelar Magister
Dari sisi latar belakang pendidikan, mayoritas anggota DPRD Kota Bogor telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana. Lebih dari setengah jumlah legislator tercatat memiliki gelar S2. Temuan ini menunjukkan bahwa representasi rakyat di lembaga legislatif kota tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualifikasi akademik yang memadai.
Kesenjangan Representasi Perempuan
Meski secara kuantitas masih tertinggal, keberadaan 13 legislator perempuan di DPRD Kota Bogor tetap menjadi catatan tersendiri. Angka ini masih di bawah ambang batas minimal keterwakilan perempuan sebesar 30 persen yang diamanatkan dalam berbagai regulasi pemilu. Dengan komposisi saat ini, suara dan kepentingan konstituen perempuan dinilai belum terwakili secara proporsional di ruang pengambilan keputusan.
Sejumlah pengamat politik di Bogor menilai, minimnya kursi perempuan ini bisa berdampak pada kebijakan yang kurang sensitif gender. "Perlu ada afirmasi lebih lanjut dari partai politik untuk mendorong kader perempuannya maju dan menang," ujar seorang akademisi yang enggan disebut namanya.
Apa Dampaknya pada Kebijakan Kota?
Dominasi legislator laki-laki dan tingginya tingkat pendidikan di DPRD Kota Bogor menjadi dua sisi yang saling memengaruhi. Di satu sisi, kualifikasi akademik yang baik diharapkan mampu menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas. Namun di sisi lain, minimnya suara perempuan dikhawatirkan membuat sejumlah isu strategis, seperti perlindungan anak, kesehatan ibu, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, kurang mendapat porsi perhatian yang setara.
Komposisi ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik menjelang pemilu berikutnya. Selain mengejar target kursi, partai juga dituntut untuk menyiapkan kader perempuan yang tidak hanya memenuhi syarat elektoral, tetapi juga memiliki kapasitas akademik dan pengalaman yang mumpuni.
