Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tedi Kuswandi, mengatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah daerah dan BPJS. Tujuannya untuk menggenjot cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) yang dinilai masih di bawah target.
"Himbauan Pak Sekda ini merupakan tindak lanjut pertemuan kami dengan pihak BPJS. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan UHC dan UCJ kita yang belum sesuai harapan," ujar Tedi kepada sukabumiupdate.com, Rabu (3/6/2026).
Berapa Banyak SPPG yang Terdampak?
Dari target sekitar 400 SPPG yang direncanakan beroperasi, saat ini sudah ada 356 unit di Kabupaten Sukabumi. Jumlah ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial di daerah.
Disnakertrans mendesak pengelola agar segera berkomitmen memenuhi hak dasar para pekerjanya. "Dengan terlindungi, para pekerja dan relawan tidak perlu was-was lagi jika sakit atau mengalami kecelakaan kerja. Kenyamanan ini otomatis akan meningkatkan kualitas kerja mereka dalam melayani pemenuhan gizi masyarakat," kata Tedi.
Nasib Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang Masih Terdaftar
Kebijakan ini juga memuat misi penataan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah daerah meminta pengelola SPPG untuk mengalihkan status pekerja yang saat ini masih terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang ditanggung negara.
Status mereka harus diubah ke skema Pekerja Penerima Upah (PPU), di mana iurannya ditanggung bersama oleh lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. "Perusahaan atau SPPG wajib menanggung jaminan sosial pekerjanya. Jika PBI-nya dilepas, maka alokasi anggaran tersebut bisa dialihkan pemerintah untuk warga lain yang lebih membutuhkan," tegas Tedi.
Langkah Konkret: Pemutakhiran Data via Tautan Khusus
Sebagai langkah cepat, Disnakertrans meminta koordinator wilayah SPPG segera melakukan pemutakhiran data kepesertaan pekerja melalui tautan khusus yang telah disediakan pemerintah daerah. Data ini akan menjadi bahan evaluasi berkala antara Pemkab Sukabumi dan BPJS.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Sigit Widarmadi, berharap seluruh pengelola SPPG bersikap kooperatif. "Kami berharap semua pihak bersinergi agar perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sukabumi bisa merata dan target UHC maupun UCJ segera tercapai," jelasnya.
