BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong BPK untuk memperluas cakupan audit keuangan daerah. Ia menginginkan pemeriksaan tidak lagi terbatas pada metode sampling, melainkan menjangkau seluruh laporan keuangan setiap OPD.
"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM dalam keterangannya di Bandung, Jumat.
Mengapa Metode Sampling Dinilai Tak Lagi Cukup?
Menurut Dedi, meskipun Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini WTP untuk ke-15 kalinya, pemeriksaan secara penuh tetap diperlukan. Langkah ini untuk menyisir potensi kelemahan administratif yang mungkin lolos dari pengambilan sampel, khususnya pada pengelolaan dana BOS.
"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.
Rekonsiliasi Fiskal dengan Pusat: Utang PEN vs DBH yang Tertahan
Selain perluasan audit, Dedi juga menyoroti masalah arus kas daerah. Ia meminta BPK dapat menjadi fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.
Langkah ini dinilai mendesak akibat terhambatnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025. Kondisi ini memicu penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah.
"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata KDM.
BPK Dukung Pembenahan Administrasi Dana BOS
Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menanggapi positif komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi. Ia menekankan pentingnya pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.
"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby.
Dedi menambahkan, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target. Namun, ketidakpastian jadwal transfer dari pusat tetap menjadi kendala utama yang perlu segera dicarikan solusi.
