CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon akhirnya angkat bicara soal rencana besar perlindungan kawasan pesisir. Wali Kota Effendi Edo memastikan pihaknya siap mendukung penuh program yang digagas BOPPJ, menyusul kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, beserta jajarannya.
Banjir rob bukanlah cerita baru bagi warga pesisir Cirebon. Setiap tahun, saat musim hujan tiba dan air laut pasang, sejumlah kawasan tergenang selama beberapa hari. Aktivitas ekonomi dan mobilitas warga lumpuh total.
"Setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, yaitu banjir rob. Ketika musim hujan datang dan air laut pasang, beberapa kawasan di pesisir Kota Cirebon tergenang hingga berhari-hari," ujar Wali Kota Effendi Edo.
Harapan Warga: Tak Lagi Digenangi Rob
Menurut Effendi, program perlindungan pesisir bukan sekadar proyek mitigasi bencana. Lebih dari itu, warga butuh rasa aman dan nyaman untuk beraktivitas tanpa ancaman genangan air laut yang tak kunjung surut.
"Harapan kami, masyarakat tidak lagi harus menghadapi genangan air rob maupun genangan akibat hujan yang sering terjadi," tambahnya.
Pemkot Cirebon berjanji akan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki. Effendi juga mengapresiasi BOPPJ yang telah menjadikan Cirebon sebagai bagian penting dalam perencanaan perlindungan kawasan Pantura Jawa.
BOPPJ: Bukan Sekadar Proyek Infrastruktur
Wakil Kepala II BOPPJ, Suhajar Diantoro, menjelaskan bahwa perlindungan Pantura Jawa merupakan amanat strategis nasional. Tujuannya menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang semakin meningkat.
"Perlindungan Pantura Jawa bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir serta menjaga urat nadi perekonomian nasional," kata Suhajar.
Hasil peninjauan lapangan di sejumlah titik pesisir Cirebon menunjukkan urgensi penanganan yang terencana dan berkelanjutan. Kawasan yang terdampak rob cukup berat akan menjadi prioritas dalam penyusunan rencana perlindungan.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan
Suhajar menambahkan, program ini tidak bisa berjalan sendiri. Keberhasilannya membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
"Oleh karena itu BOPPJ terus mendorong sinkronisasi data, perencanaan, dan program pembangunan agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah," pungkasnya.
Rencana pembangunan perlindungan pesisir ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan BOPPJ.
