BANDUNG — Langkah penertiban di tubuh aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat memasuki babak baru. BKD Jabar mengantongi nama 2.694 pegawai yang awalnya terendus bermain judi siber. Setelah verifikasi, angka valid menyusut menjadi 2.663 orang. Sisanya, 31 data, dinyatakan tidak valid karena mencakup pihak di luar institusi, pegawai yang sudah dipecat, almarhum, hingga pensiunan.
Komposisi Pegawai yang Terjerat Judi Online
Rincian status kepegawaian cukup bervariasi. Sebanyak 419 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lalu, 634 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mayoritas, yakni 1.610 orang, adalah PPPK paruh waktu. Data ini menjadi dasar bagi BKD untuk melakukan interogasi personal terhadap setiap nama yang tercantum.
Proses Verifikasi dan Tindak Lanjut
“Data yang masuk dari PPATK itu 2.694. Statusnya terdiri dari PNS 419 orang, PPPK 634 orang, dan PPPK paruh waktu 1.610 orang. Setelah kami lakukan cross check, yang valid menjadi 2.663 orang. Ada 31 data yang tidak valid,” ujar Dedi saat dihubungi, Jumat (10/7/2026). Ketidaksesuaian data, menurutnya, meliputi belasan figur luar institusi, pekerja yang sudah dipecat sebelumnya, mendiang pegawai, hingga para purnabakti.
Ancaman Sanksi: Dari Teguran Hingga Pemecatan
BKD Jabar tidak main-main dengan temuan ini. Sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemecatan, sudah disiapkan. Proses pemeriksaan saat ini berfokus pada pembuktian keterlibatan dan frekuensi transaksi judi online. Hasil akhirnya akan menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.
Pemprov Jabar berkomitmen membersihkan lingkungan birokrasi dari segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN di Jawa Barat untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik yang dapat merusak citra pemerintahan.
