CIAMPEA — Gelombang protes warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, memaksa pemerintah desa mengkaji ulang penetapan data Desil yang dinilai kacau balau. Ratusan kepala keluarga mengadu karena hasil pemeringkatan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tidak mencerminkan fakta di lapangan.
Rudi, mantan Ketua RT 05 Desa Cibanteng, mengungkapkan data yang diterima warga memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Sebab, warga dengan penghasilan pas-pasan justru masuk kategori ekonomi menengah ke atas.
Desil 8 dan 9 untuk Tukang Ojek, Dokter Masuk Kategori Miskin
Menurut Rudi, sejumlah profesi yang pendapatannya jauh dari kata cukup justru mendapat angka Desil tinggi. Tukang ojek, buruh kuli, hingga penggali sumur disebut menerima penetapan Desil 8 dan 9 yang dalam sistem pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem masuk kelompok mampu.
"Sedangkan tetangga lain yang masih satu kampung yang memiliki berpenghasilan besar, hidup sangat layak dan makmur bahkan ada yang bertitel dokter dan Drs, mengapa Desilnya di bawah angka 4, inikan tidak benar, dan menyimpang," ungkap Rudi, Selasa (25/08/2026).
Selisih yang mencolok ini membuat warga berprasangka proses pendataan dilakukan asal-asalan. Padahal, data Desil menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah.
Warga Miskin Terancam Kehilangan Bansos
Kekhawatiran terbesar warga adalah hilangnya hak menerima bantuan sosial. Jika data tidak segera dibetulkan, warga miskin yang seharusnya masuk Desil 1 hingga 4 berpotensi tidak menerima bantuan, sementara warga mampu justru bisa menikmati program pemerintah.
"Banyaknya warga miskin di Cibanteng yang data desilnya menyentuh angka 7, 8 dan 9, semua mendesak agar pemerintah segera memperbaikinya," desaknya.
Kades Akui Ada Ketidakcocokan Data
Kepala Desa Cibanteng, Darwin Warsono, membenarkan adanya ketidakcocokan data Desil yang sudah keluar dan memicu kegelisahan di kalangan warga. Ia menyebut persoalan ini tengah dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk dilakukan verifikasi ulang.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah desa belum merinci mekanisme perbaikan data yang akan dilakukan. Warga berharap pembaruan data Desil segera direalisasikan agar bantuan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga miskin yang terabaikan.
