Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan dana opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) atau dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 397 miliar pada 2026 untuk pembangunan infrastruktur jalan. Bupati Bandung Dadang Supriatna menargetkan sisa 300 kilometer jalan kabupaten yang belum tertangani bisa rampung dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
BANDUNG — Pemkab Bandung memastikan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah akan kembali dialokasikan untuk kepentingan publik, terutama perbaikan jalan. Pada 2026, anggaran yang disiapkan dari pos ini mencapai Rp 397 miliar dan berpotensi bertambah hingga Rp 500 miliar.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut infrastruktur jalan menjadi prioritas lantaran berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Saat ini total panjang jalan kabupaten mencapai sekitar 1.500 kilometer.
Target Tuntaskan 300 Km Jalan dalam Empat Tahun
Dari total panjang jalan tersebut, sekitar 1.200 kilometer sudah ditangani. Sisa 300 kilometer menjadi pekerjaan rumah yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
"PKB atau DBH dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 mencapai Rp 397 miliar dan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, bahkan bisa mencapai Rp 500 miliar," kata Dadang di Bandung, Rabu.
Pajak Dikembalikan untuk Pembangunan Daerah
Dadang menegaskan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak pada prinsipnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
"Pajak yang diberikan semuanya dikembalikan untuk kepentingan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bandung," ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi kunci agar kemampuan pembiayaan pembangunan terus meningkat. Karena itu, masyarakat dan wajib pajak diminta memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
Dengan dukungan penerimaan yang optimal, penanganan infrastruktur jalan diharapkan semakin cepat sehingga konektivitas dan aktivitas warga Kabupaten Bandung berjalan lebih baik.
