BOGOR — Kabar soal aset tanah milik PT BSS di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, yang disebut-sebut telah diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) mulai beredar di kalangan warga dan pelaku usaha setempat. Isu ini sempat memicu spekulasi di sejumlah grup percakapan dan forum properti di Bogor.
Bantahan Resmi dari Manajemen PT BSS
Menanggapi isu yang berkembang, manajemen PT BSS angkat bicara. Pihak perusahaan menegaskan bahwa tidak ada satu pun dokumen resmi dari Kementerian Keuangan yang menyatakan pemblokiran terhadap aset tanah milik perusahaan di Cijeruk.
“Tidak ada pemberitahuan resmi atau surat keputusan dari Menkeu yang kami terima. Semua aktivitas operasional dan administrasi lahan di Cijeruk berjalan seperti biasa,” ujar perwakilan manajemen PT BSS dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin lalu.
Awal Mula Isu: Antara Spekulasi dan Fakta
Isu pemblokiran ini pertama kali mencuat dari informasi yang tidak jelas sumbernya. Beberapa pihak menyebut tanah PT BSS masuk dalam daftar aset yang dikenakan sita jaminan atau pemblokiran administratif oleh pemerintah pusat.
Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan. PT BSS memastikan status hukum tanah di Cijeruk masih clean and clear. Tidak ada sengketa atau gugatan yang melibatkan aset tersebut di pengadilan maupun instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.
Kondisi Terkini Lahan di Cijeruk
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas di lapangan terpantau normal. Tidak ada pemasangan segel atau papan pengumuman dari negara di lokasi tanah milik PT BSS. Pihak perusahaan juga masih memegang sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang sah dan berlaku.
Manajemen PT BSS mengimbau masyarakat dan mitra bisnis untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Perusahaan berjanji akan membuka akses komunikasi jika sewaktu-waktu ada perkembangan terkait status aset.
Apa Langkah Selanjutnya?
PT BSS menyatakan akan terus memantau perkembangan isu ini. Jika ditemukan pihak yang menyebarkan informasi palsu atau fitnah yang merugikan, perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum.
“Kami serius menjaga nama baik perusahaan. Kalau ada yang sengaja menyebarkan hoaks, kami akan laporkan ke aparat,” tegas perwakilan PT BSS.
