DEPOK — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok angkat bicara soal masih adanya praktik diskriminasi terhadap pasien BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit. Mereka menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di kota ini wajib memberikan pelayanan setara tanpa membedakan status pembayaran pasien.
Praktik Penolakan yang Tak Kunjung Usai
Anggota Fraksi Gerindra menyebutkan masih banyak warga yang mengeluhkan penolakan atau pelayanan berbeda saat menggunakan kartu BPJS. Beberapa pasien dilaporkan diminta antre lebih lama atau dirujuk ke fasilitas lain dengan alasan kuota penuh.
“Tidak boleh ada lagi rumah sakit yang membeda-bedakan pasien BPJS. Ini sudah diatur dalam undang-undang,” ujar seorang perwakilan fraksi dalam pernyataan yang diterima, Senin lalu.
Apa Dasar Hukum Larangan Diskriminasi?
Larangan diskriminasi terhadap pasien BPJS sejatinya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib menerima pasien tanpa syarat berbelit-belit.
Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan kerja sama. Fraksi Gerindra mendesak Dinas Kesehatan Kota Depok untuk lebih aktif mengawasi dan menindak rumah sakit yang masih nakal.
Langkah yang Sudah dan Akan Dilakukan
DPRD Kota Depok berencana memanggil jajaran Dinas Kesehatan dan perwakilan rumah sakit dalam waktu dekat. Rapat dengar pendapat akan digelar untuk mengklarifikasi laporan warga sekaligus mencari solusi permanen.
Fraksi Gerindra juga mendorong pemkot untuk membuka pos pengaduan khusus bagi pasien BPJS yang mengalami diskriminasi. “Kami ingin memastikan hak warga Depok terpenuhi. Jangan sampai masyarakat kecil justru dipersulit saat sakit,” tambahnya.
Respons Warga dan Harapan ke Depan
Sejumlah warga menyambut positif desakan ini. Mereka berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. “Kami sudah kapok dirujuk terus. Semoga DPRD dan pemkot serius menangani ini,” kata Heri, warga Pancoran Mas, saat ditemui.
Ke depan, Fraksi Gerindra akan memantau realisasi janji pemkot untuk memperketat pengawasan rumah sakit. Jika tak ada perubahan, mereka tak segan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi.
