BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi memprioritaskan pembangunan masjid besar dan megah. Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan untuk mengarahkan bantuan dana desa guna mengembangkan masjid lingkungan dan tajug agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh warga.
Kebijakan ini disampaikan Dedi di Masjid Raya Al Jabbar, Selasa (9/6/2026), bertepatan dengan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Menurutnya, Jawa Barat saat ini sudah memiliki cukup banyak masjid dengan fasilitas representatif.
Mengapa Masjid Kampung Lebih Diutamakan?
Dedi menilai kebutuhan yang paling mendesak saat ini bukanlah kemegahan bangunan, melainkan penguatan peran masjid sebagai pusat aktivitas sosial dan pendidikan di tingkat lokal. "Kalau masjid-masjid yang megah itu sudah banyak di Jawa Barat. Yang diperlukan hari ini adalah mengembangkan masjid-masjid dan tajug yang ada di lingkungan masyarakat," ujarnya.
Bantuan dana desa nantinya tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik. Pemerintah provinsi berencana mencakup juga dukungan operasional agar masjid bisa dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat.
Masjid Bukan Tempat Selfie, Tapi Ruang Tafakur
Dalam refleksinya, Dedi menyoroti fenomena sebagian masyarakat yang datang ke masjid besar hanya untuk berwisata atau berfoto. Ia menegaskan masjid harus kembali menjadi ruang kontemplasi, bukan sekadar destinasi wisata religi.
"Kalau masjid menjadi sarana rekreasi, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur," kata Dedi. Ia berharap fungsi masjid tidak berhenti pada simbol kemegahan, melainkan menjadi ruang yang membangun spiritualitas dan melahirkan perubahan perilaku di tengah masyarakat.
Integrasi dengan Dana Desa
Program pengembangan masjid lingkungan ini akan diintegrasikan dengan skema bantuan dana desa. Dengan pendekatan baru ini, masjid diharapkan tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga hidup sebagai pusat kegiatan umat yang membentuk karakter masyarakat.
