JAWA BARAT — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengungkap adanya dugaan penyalahgunaan surat keputusan (SK) penetapan titik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dokumen tersebut diduga dipakai sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Temuan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Modus Jaminan dan Jumlah Titik Bermasalah
Menurut Dudung, praktik ini bermula saat pejabat lama BGN menetapkan ribuan titik SPPG, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 hanya menetapkan 30 kabupaten kategori 3T, namun dalam implementasinya muncul kriteria tambahan seperti desa yang berjarak lebih dari 30 menit dari SPPG terdekat.
Akibat kebijakan tersebut, sebanyak 8.617 titik ditetapkan melalui SK kepala badan sebelumnya. Dari jumlah itu, sekitar 6.138 titik telah memiliki dokumen yang kemudian menjadi pegangan bagi sejumlah pihak untuk mencari pendanaan dari perbankan. "SK itulah yang akhirnya dijadikan jaminan untuk pinjam bank," kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/6).
Nasib Dana Pinjaman dan Penataan Ulang Titik MBG
Dudung menegaskan persoalan ini kini menjadi bagian dari evaluasi BGN. Pemerintah akan menata ulang titik-titik MBG agar sesuai dengan kebutuhan, aturan, dan kemampuan anggaran negara. Terkait pihak yang telah menggunakan dana pinjaman untuk membangun fasilitas dapur, Dudung menyatakan belum ada kepastian apakah seluruh biaya tersebut akan diganti.
"Keputusan akhir bergantung pada hasil penataan ulang oleh BGN," ujar Dudung. Ia tidak merinci jumlah kerugian potensial atau nama bank yang diduga menerima dokumen SK sebagai jaminan. Hingga saat ini, BGN masih mengkaji ulang kriteria dan sebaran titik SPPG yang dinilai tidak sesuai regulasi.
Latar Belakang dan Dampak Kebijakan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Namun, penetapan titik dapur yang tidak terkendali memicu dugaan praktik jual beli titik dan penyalahgunaan dokumen. Dudung mengingatkan bahwa SK penetapan titik bukanlah aset yang bisa dijadikan jaminan kredit karena sifatnya administratif dan dapat dicabut sewaktu-waktu.
Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan dan memastikan setiap titik SPPG memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi BGN diharapkan rampung dalam waktu dekat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah berinvestasi di lapangan.
