Federal Data Center Enhancement Act (FDCEA) of 2023 — yang mengatur standar operasional pusat data milik atau yang dikelola lembaga federal — akan sunset pada 30 September 2026. Hingga saat ini, tidak ada tanda-tanda Kongres atau pemerintahan Trump berniat memperpanjang atau menggantinya dengan regulasi baru. Dampaknya langsung: tanpa payung hukum, setiap badan federal bisa membangun dan mengelola pusat data sesuai keinginan mereka sendiri, tanpa kewajiban mengikuti standar keamanan, ketahanan, atau lingkungan yang sebelumnya diwajibkan.
Apa Saja yang Hilang Jika Regulasi Ini Mati?
FDCEA mencakup sejumlah persyaratan teknis yang selama ini menjadi acuan. Lembaga federal wajib menjamin ketersediaan dan uptime fasilitas, menggunakan sumber energi terbarukan, melindungi dari pemadaman listrik, mencegah intrusi fisik dan bencana alam, serta menerapkan proteksi keamanan TI yang ketat. Semua itu akan lenyap begitu undang-undang ini kadaluwarsa.
Office of Management and Budget (OMB) di bawah pemerintahan sebelumnya bahkan mengeluarkan panduan implementasi yang menekankan bahwa pusat data federal "harus menyediakan infrastruktur komputasi yang aman dan sangat tersedia." Panduan itu juga mewajibkan lembaga untuk menggunakan alat otomatis yang memonitor metrik seperti konsumsi listrik dan mengevaluasi dampak lingkungan dari konsumsi energi dan air.
Trump Lebih Pilih Percepat Izin daripada Atur Standar
Sikap pemerintahan Trump terhadap regulasi bukan rahasia. Alih-alih memperpanjang FDCEA, fokus kebijakan saat ini justru pada percepatan proses perizinan federal untuk pusat data — terutama yang didedikasikan untuk pelatihan dan pengembangan model AI. Laporan Politico menyebutkan bahwa pemerintahan Trump tidak berniat menetapkan persyaratan atau rekomendasi lingkungan berskala nasional untuk industri pusat data.
Administrator Environmental Protection Agency (EPA) Lee Zeldin secara terbuka mengatakan bahwa teknologi dan praktik untuk mengurangi polusi udara serta penggunaan air memang ada, tetapi negara bagian dan komunitas lokal lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk wilayah mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa Washington memilih melepas tanggung jawab regulasi ke tingkat daerah.
Warga AS Mulai Menolak Pusat Data di Lingkungan Mereka
Ironisnya, di saat pemerintah federal melonggarkan aturan, perlawanan terhadap pembangunan pusat data justru meningkat di berbagai negara bagian. Kekhawatiran utama warga meliputi polusi udara, konsumsi air yang boros, dan lonjakan tagihan listrik. Sebuah survei terbaru menemukan bahwa lebih dari 70 persen responden menyatakan akan menolak pembangunan pusat data AI di lingkungan tempat tinggal mereka.
Ketegangan antara kepentingan industri, kelonggaran regulasi dari pusat, dan resistensi warga lokal ini menciptakan situasi yang tidak menentu. Di sisi lain, kebutuhan akan infrastruktur data — terutama untuk AI — terus melonjak. Tanpa kerangka hukum yang jelas, Amerika Serikat berisiko menghadapi pusat data yang boros energi, rentan terhadap serangan siber, dan tidak memiliki standar keamanan fisik yang seragam.
Pelajaran untuk Indonesia: Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama
Indonesia saat ini tengah membangun ekosistem pusat data nasional, termasuk melalui Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan rencana pembangunan pusat data pemerintah di Ibu Kota Nusantara. Kasus AS menunjukkan bahwa regulasi yang longgar bisa memicu inefisiensi dan resistensi publik. Sebaliknya, aturan yang ketat tapi tidak diperbarui juga bisa mati sia-sia. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa setiap pusat data — milik negara maupun swasta — memiliki standar keamanan, keberlanjutan, dan transparansi yang jelas, bukan sekadar rekomendasi yang bisa diabaikan.
