KUNINGAN — Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mendorong peran strategis BAZNAS sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjangkau persoalan sosial yang belum tertangani APBD. Ia menyebut lembaga pengelola zakat ini lebih lincah dibandingkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terikat prosedur anggaran.
"Ekspektasi masyarakat terus berkembang, sedangkan satu sisi APBD terbatas. BAZNAS hadir mengurai persoalan sosial, saling mengisi untuk masyarakat belum beruntung," kata Dian dalam saresehan Waroeng Rakyat, Minggu (14/6/2026).
Kesenjangan Anggaran dan Harapan Warga
Bupati mengakui adanya jurang antara pendapatan daerah yang menurun dengan kebutuhan warga yang justru meningkat. Ia menyebut kondisi ini sebagai tantangan eksistensial dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Ada gap pendapatan APBD menurun tapi harapan masyarakat meningkat," ujarnya.
Dian merinci sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan intervensi cepat, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), anak-anak putus sekolah, hingga akses pengobatan di tengah menurunnya cakupan BPJS Kesehatan.
Fleksibilitas BAZNAS Versus Birokrasi SKPD
Perbedaan utama BAZNAS dengan SKPD, menurut Dian, terletak pada kecepatan respons. Dalam situasi darurat, BAZNAS bisa langsung mengalokasikan dana tanpa harus menunggu perubahan anggaran atau izin berjenjang.
"Kalo BAZNAS tidak. Ketika ada kejadian sangat darurat, bisa serta merta (langsung menganggarkan ketika terkait sosial). Beda dengan SKPD, terikat aturan perlu prosedur," jelas Bupati.
Ia menekankan bahwa BAZNAS bukan untuk menutup "lubang" APBD, melainkan sebagai lapisan tambahan yang mengisi area-area yang belum tersentuh program pemerintah. Fungsi ini, kata Dian, krusial di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Pimpinan Baru BAZNAS Kuningan
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri pengumuman pimpinan BAZNAS Kuningan periode baru. Tiga nama yang terpilih adalah Abdul Jalil Hermawan, Asep Z Fauzi, dan Adang Romadona.
Kehadiran pimpinan anyar ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial. Dian meminta BAZNAS untuk terus bergerak cepat dan tepat sasaran.
"BAZNAS sebagai mitra pemerintah. Bukan untuk menutup lubang pemerintah, tapi dalam rangka mengimbangi aspirasi masyarakat yang terus berkembang," tegasnya.