BANDUNG — LSM Barisan Semut Merah Indonesia (BASMI) meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Purwanto, untuk lebih aktif dalam mengawal sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya aplikasi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang menjadi sumber kericuhan. Ketua Harian LSM BASMI, E. Yoshevin, menyampaikan hal ini di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Kadisdik Diminta Tidak Pasif
Menurut Eyos, sapaannya, pencopotan Kepala UPTD Tikomdik oleh Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) merupakan langkah yang tepat. Namun, ia menekankan bahwa tanggung jawab utama penyelenggaraan SPMB tetap berada di pundak Kadisdik Jabar. “Ya, secara struktural pelaksanaan PCMB dan SPMB tetap saja tanggung jawabnya di tangan Kadisdik Jabar,” ujarnya.
Eyos menilai Purwanto sebagai penanggung jawab utama tidak bisa hanya mendelegasikan urusan teknis kepada bawahan. “Seorang pimpinan tidak cukup hanya menyerahkan urusan teknis kepada bawahannya. Sebab itu, diperlukan pengawasan internal, yang harus dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Kritik soal Tata Kelola dan Respons Publik
Lebih lanjut, aktivis reformasi ini menyoroti lemahnya tata kelola dan penanganan pengaduan masyarakat. Ia menilai Kadisdik Jabar tidak tampil sebagai penengah saat Gubernur turun langsung ke Kantor Disdik Jabar. “Seharusnya tampil sebagai penengah atau setidaknya turut memberikan penjelasan di hadapan publik sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan,” tutur Eyos.
Menurutnya, Kepala Dinas tidak boleh pasif dan hanya menunggu masalah berkembang hingga memicu reaksi masyarakat. “Kepala Dinas tidak boleh pasif, karena selaku pengambil keputusan/ kebijakan, dan memimpin mitigasi yang diperlukan ketika ada gejala permasalahan. Jangan hanya menunggu terjadi permasalahan dan berkembang, apalagi mengundang reaksi (kekisruhan) masyarakat,” tandasnya.
Harapan Perbaikan Sistem ke Depan
LSM BASMI berharap persoalan SPMB ini tidak terus menjadi polemik tahunan. Sistem aplikasi PCMB harus dibenahi dan dipersiapkan secara matang. “Permasalahan ini tidak hanya selesai dengan pencopotan seseorang atau memarahi di hadapan publik saja,” ujar Eyos.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan solusi konkret untuk memastikan seluruh calon murid dapat terlayani dengan baik. Ia mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan, tidak hanya pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga pada sistem pengawasan dan respons cepat terhadap keluhan warga.
