SUMEDANG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta para calon pemimpin daerah untuk menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan tata ruang. Ia menyebut, pembangunan yang mengabaikan lingkungan hanya akan berujung pada bencana dan pemborosan anggaran.
“Ketika tata ruang salah, kita harus keluarkan biaya. Anggaran terbesar nanti untuk kewaspadaan bencana,” ujar Dedi di hadapan para praja IPDN, Kamis (25/6/2026).
Kerusakan Lingkungan Butuh Waktu Lama untuk Pulih
Menurut Dedi, kerusakan lingkungan tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga membutuhkan waktu panjang untuk pemulihan. Ia mengajak para praja sebagai calon pemimpin agar menjadikan pelestarian lingkungan sebagai landasan pembangunan.
Dedi menilai tata kelola wilayah saat ini mengalami distorsi. Pengelolaan daerah, kata dia, semestinya berbasis energi lingkungan, yakni pembangunan yang selaras dengan karakter alam dan nilai-nilai lokal.
“Sering kali suatu daerah dikelola oleh pihak yang tidak memahami spirit leluhur maupun spirit lingkungan yang dimiliki wilayah tersebut,” katanya.
Bentang Alam Hijau di Sejumlah Wilayah Jabar Kian Berkurang
Dedi mencontohkan perubahan kondisi lingkungan di Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Sumedang. Kawasan yang dulu dikenal dengan hamparan pepohonan luas dan suasana asri, kini hijauannya berkurang akibat pembangunan yang tak selaras dengan kelestarian alam.
Menurut Dedi, kondisi itu menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan tata ruang harus disusun secara matang. Tujuannya agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keseimbangan alam.
Kuliah umum tersebut mengusung tema “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.” Dedi berharap para praja IPDN kelak mampu merancang kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan, sehingga pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meminimalkan risiko bencana di masa depan.
