JAWA BARAT — Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, menjadi ajang penyerahan bantuan langsung kepada petani. BULOG memberikan timbangan digital dan paket sembako untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat. Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga menyerahkan alat tulis bagi anak-anak di sekitar kawasan pertanian.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang hadir dalam acara itu menegaskan, kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram yang ditetapkan pemerintah mendapat sambutan positif dari petani. “Petani sangat bersyukur dengan penetapan harga gabah Rp6.500 per kilogram dan berbagai bantuan yang diberikan karena memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani,” ujarnya.
Stok Beras Nasional Capai 5,4 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci capaian sektor pangan nasional. Ia menyebutkan, stok beras Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Stok beras Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah sebagai hasil kerja bersama petani, penyuluh pertanian, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pupuk Indonesia, serta Tim Jemput Gabah BULOG,” katanya.
Ia menjelaskan, realisasi serapan gabah pada semester I 2026 mencapai 3,2 juta ton dari target 4 juta ton. Angka ini didorong oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sesuai Instruksi Presiden. “Kolaborasi ini menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan Indonesia,” jelas Rizal.
Panen Raya Diselingi Mekanisasi, Simbol Modernisasi Pertanian
Rangkaian acara di Klaten diawali dengan panen raya yang menggunakan dua metode: manual dan combine harvester. Penggunaan alat panen modern itu menjadi simbol penerapan mekanisasi pertanian yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
Kegiatan itu dihadiri pula oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta jajaran pemerintah daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dinilai penting untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional.
Sinergi antara DPR RI, pemerintah, BUMN pangan, dan petani diharapkan terus berlanjut. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus menjaga semangat petani meningkatkan produksi nasional.
