BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai respons atas kritik kinerja pemerintahannya. Ia menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat turun dari 6,74 persen pada Februari 2025 menjadi 6,61 persen pada Mei 2026.
“Sejak memimpin, angka pengangguran dan kemiskinan mengalami penurunan meskipun tidak besar dan belum sesuai harapan. Mengenai IPM, memang sedari lama Jawa Barat itu rendah tapi pada 2025 peningkatan tertinggi nasional. Itu dari data BPS,” kata Dedi, Senin (10/8/2026).
Penurunan Angka Kemiskinan dan Kenaikan IPM
Berdasarkan catatan BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 mencapai 7,02 persen. Angka tersebut turun menjadi 6,54 persen pada Maret 2026, atau setara dengan 3,44 juta jiwa.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2025 tercatat 75,90 poin, naik 0,98 poin dari posisi 2024 yang hanya 74,92. Capaian ini menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan kenaikan IPM tertinggi di Indonesia.
Dedi menegaskan capaian positif tersebut bukan semata-mata hasil kerja gubernur, melainkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut kerja keras pengurus RT, RW, kepala desa, lurah, camat, hingga bupati dan wali kota menjadi faktor utama di balik raihan tersebut.
“Raihan Jawa Barat saat ini bukan kinerja dari gubernur, melainkan seluruh masyarakat, RT, RW, kepala desa, lurah, camat, hingga para bupati dan wali kota,” ujarnya.
Kebijakan Pendidikan dan Infrastruktur
Pemprov Jawa Barat telah membebaskan biaya sekolah negeri dan secara bertahap memberikan subsidi bagi sekolah swasta. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan perlengkapan sekolah hingga biaya transportasi bagi murid dari keluarga pra-sejahtera.
“Sekolah negeri di Jawa Barat sudah sepenuhnya gratis. Lalu kami juga bantu secara bertahap dan sesuai kemampuan anggaran bagi sekolah swasta,” tuturnya.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Jawa Barat menggenjot alokasi anggaran secara signifikan dari sekitar Rp400 miliar per tahun menjadi mendekati Rp4 triliun. Dedi menyebutkan, dalam kurun waktu 1,5 tahun, jumlah rumah tangga yang belum menikmati listrik berkurang dari 600 ribu kepala keluarga menjadi sisa 80 ribu kepala keluarga.
“Dalam waktu 1,5 tahun ini, yang belum menikmati listrik dari 600 ribu KK menjadi sisa 80 ribu KK, disamping perbaikan puluhan ribu rumah tidak layak huni dan jaminan layanan kesehatan gratis,” kata Dedi.
Kendati demikian, Dedi mengakui aktivitas dan keterkenalannya di media sosial belum berjalan beriringan dengan kinerja. Ia berkomitmen menjadikan kritik sebagai pemacu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Memang, saya akui keterkenalan di media sosial tidak sebanding dengan kinerja. Saya jadikan kritik sebagai pemacu kinerja untuk melayani masyarakat,” katanya.
