KARAWANG — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam konsolidasi BEM se-Karawang mengepung Kantor DPRD Karawang sejak Sabtu (2/5/2026) siang hingga malam hari. Aksi ini mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang serius menangani persoalan pendidikan dan tingginya angka pengangguran di tengah isu kemiskinan ekstrem.
Massa yang didominasi mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) sempat tertahan di luar gedung tanpa kepastian. Situasi di depan gerbang parlemen daerah tersebut sempat memanas akibat minimnya respons dari anggota dewan yang sedang tidak berada di tempat.
Baru pada malam hari, perwakilan Komisi IV DPRD Karawang bersedia menemui massa untuk melakukan audiensi. Pertemuan ini menjadi puncak dari ketegangan yang berlangsung selama hampir sepuluh jam di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.
Kritik Tajam Mahasiswa Terhadap Isu Kemiskinan Ekstrem
Presiden BEM Unsika, Deril, yang memimpin jalannya aksi, menyatakan bahwa Karawang saat ini berada dalam status darurat kemiskinan ekstrem. Menurutnya, sektor ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi kekuatan daerah justru tidak berpihak pada masyarakat lokal.
"Hari ini kawan-kawan mahasiswa menuntut penyelesaian masalah pendidikan dan ketenagakerjaan di Karawang. Selama ini hanya sebatas diskusi tanpa realisasi," tegas Deril saat ditemui di lokasi aksi, Sabtu malam.
Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan di Karawang belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Mahasiswa menilai kebijakan yang ada saat ini masih bersifat seremonial dan belum menyentuh akar permasalahan masyarakat bawah.
"Karawang masih dilanda kemiskinan ekstrem, dan pendidikan tidak pernah menjadi prioritas, hanya sebatas janji politik," lanjutnya.
Audiensi Alot dengan Komisi IV DPRD Karawang
Aksi yang dimulai sejak siang hari tersebut baru membuahkan hasil setelah Ketua Komisi IV DPRD Karawang beserta jajarannya menerima delegasi mahasiswa. Sebanyak 500 massa aksi tetap bertahan di lokasi hingga proses audiensi selesai pada pukul 20.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah poin tuntutan, termasuk transparansi penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan anggaran pendidikan. Mahasiswa menuntut adanya pakta integritas atau komitmen tertulis yang bisa dikawal secara publik.
Kondisi ekonomi Karawang yang kontras dengan statusnya sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara menjadi poin utama keberatan massa. Mereka menuding sinkronisasi antara dunia industri dan kesejahteraan warga lokal masih sangat buruk.
Ancaman Eskalasi Massa Jika Kesepakatan Diingkari
Meski audiensi telah dilakukan, mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Mereka berkomitmen membentuk tim pengawal untuk memantau setiap poin kesepakatan yang dibahas bersama Komisi IV DPRD Karawang.
"Ke depan, kami akan kawal bersama. Kami akan memastikan apakah hasil kesepakatan benar-benar dijalankan. Jika diingkari, kami akan meningkatkan eskalasi aksi dengan massa yang lebih besar," tandas Deril.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib setelah massa mendapatkan pernyataan resmi dari pihak dewan. Massa membubarkan diri secara teratur pada pukul 20.00 WIB, namun memberikan catatan merah bagi kinerja pemerintah daerah dalam sisa periode anggaran tahun ini.
