JAWA BARAT — Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina, mengkritik langkah pemerintah yang membentuk badan usaha ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Menurutnya, pengumuman yang mendadak tanpa kejelasan skema bisnis justru memperburuk ketidakpastian di tengah tekanan nilai tukar rupiah.
"Blunder karena diumumkan tanpa ada kejelasan konsep, sehingga para menteri pun tidak siap memberikan penjelasan ke publik. Ini memperburuk ketidakpastian," kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).
Model Bisnis yang Rumit dan Butuh Modal Raksasa
Wijayanto menyoroti konsep PT DSI yang disebut akan membeli komoditas dari produsen nasional lalu mengekspornya kembali ke pasar internasional. Menurutnya, model bisnis semacam ini sulit dijalankan karena rantai perdagangan komoditas sangat kompleks.
"Bayangkan ada ratusan produsen dengan variasi produk berbeda-beda, lalu ribuan pembeli dengan kontrak berbeda-beda juga. PT DSI tidak akan mampu meng-handle itu," ujar dia.
Ia juga menyoroti kebutuhan logistik, asuransi, hingga modal kerja yang sangat besar. Wijayanto memperkirakan, untuk mengekspor tiga komoditas utama yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy, kebutuhan modal kerja bisa mencapai Rp 250 triliun hingga Rp 330 triliun per tahun.
"Ekspor tiga komoditas itu nilainya sekitar Rp 1.100 triliun per tahun. Pertanyaannya, dananya dari mana?" ujarnya.
Waktu Pengumuman Dinilai Tidak Tepat
Wijayanto menilai momen pengumuman pembentukan DSI juga keliru. Ia mengatakan, kebijakan idealnya diumumkan setelah konsep operasional, aturan, hingga mekanisme bisnisnya benar-benar matang.
"Diumumkan pada saat yang tidak tepat, saat situasi global sedang dinamis, rupiah tertekan, dan ketidakpastian hukum menjadi sorotan," kata dia.
Kepercayaan Pelaku Global Jadi Tantangan
Ia juga menyoroti faktor kepercayaan pelaku usaha global. Selama ini, banyak importir memilih bertransaksi melalui perusahaan di Singapura karena dinilai memiliki kepastian hukum yang lebih baik.
"Jangan-jangan nanti PT DSI juga perlu membuat perantara di Singapura," kata Wijayanto.
Pemerintah sendiri belum merilis detail lebih lanjut mengenai struktur bisnis, sumber pendanaan, serta target operasional PT DSI. Ketidakjelasan ini dinilai menjadi risiko besar di tengah pasar yang tengah sensitif terhadap isu kepastian hukum dan stabilitas ekonomi.
