BANDUNG — Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 yang seharusnya menjadi solusi justru menambah masalah bagi ratusan ribu keluarga. Hingga saat ini, daya tampung sekolah negeri hanya 363.000 kursi, sementara jumlah lulusan mencapai 826.000 orang. Artinya, lebih dari separuh total lulusan otomatis tersingkir dari sekolah negeri, bahkan sebelum sistem berfungsi normal.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk turun langsung menyelesaikan persoalan ini. “Ada server yang error, susah diakses, skor berubah-ubah, dan alur pengaduan yang tidak jelas,” ujar Tedy dalam sidang Paripurna di Bandung, Selasa (9/6/2026).
Kekacauan Teknis yang Bisa Dicegah
Sejak tahap Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dibuka, aplikasi pendaftaran mengalami gangguan berulang. Skor peserta berubah-ubah tanpa penjelasan yang memadai, membuat orang tua panik dan tidak tahu harus percaya pada data mana. Akibatnya, masa pendaftaran PCMB harus diperpanjang berkali-kali.
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri mengakui bahwa masalah ini seharusnya bisa dicegah jika pengembangan sistem direncanakan dengan matang dan melibatkan instansi yang tepat sejak awal.
Kepala UPTD Dicopot, Akuntabilitas Ditegakkan
Sebagai buntut dari sengkarut teknis ini, Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar, langsung dinonaktifkan. Gubernur Dedi Mulyadi memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, untuk mencopot Suhendar pada Rabu (10/6/2026).
“Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” ujar Dedi, Rabu (10/6/2026).
Ancaman Pungli di Tengah Ketidakjelasan Sistem
Di tengah keterbatasan daya tampung dan sistem yang kacau, praktik jual beli kursi menjadi ancaman nyata. Gubernur Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk melaporkan praktik ini disertai bukti yang jelas — sebuah pengakuan tidak langsung bahwa ancaman tersebut sudah cukup serius untuk direspons secara publik.
Gubernur Minta Maaf, Jamin Biaya Sekolah Swasta
Dua hari setelah desakan Fraksi PKS, Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung menemui orang tua siswa di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Kamis (11/6/2026). Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
“Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orang tua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara,” ujar Dedi, Kamis (11/6/2026).
Dedi memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan bersekolah melalui jalur swasta. “Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.
Masih Ada Waktu untuk Perbaikan Sebelum 15 Juni
SPMB resmi Jawa Barat dijadwalkan baru dibuka pada 15 Juni 2026. Legislator dari Fraksi PKS menekankan bahwa pengawasan publik tetap diperlukan agar sistem yang berjalan benar-benar memihak pada kepentingan siswa dan orang tua, bukan pada kepentingan lain.
“Mudah-mudahan menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur, dan semoga tidak terulang di tahun depan. Cukup tahun ini saja,” tegas Tedy Rusmawan.
