BANDUNG — Potensi krisis daya tampung sekolah menengah di Jawa Barat kembali mencuat jelang tahun ajaran baru. Dan Satriana, pemerhati kebijakan pendidikan, membeberkan data yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara jumlah peminat dan kapasitas sekolah negeri pada SPMB 2026.
Menurut Dan, klaim Gubernur dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar mengenai angka siswa tak tertampung perlu diuji dengan data PCMB per 10 Juni 2026. Data tersebut mencatat sebanyak 516.867 calon murid telah melengkapi proses pemetaan. Sementara itu, daya tampung total SMA dan SMK negeri di Jawa Barat hanya sekitar 319.561 siswa.
Angka Kritis: 197 Ribu Siswa Terancam Tak Terserap
"Klaim gubernur dan Disdik Jabar soal angka calon murid yang tak tertampung di sekolah negeri perlu dibandingkan dengan data calon murid yang telah melengkapi data pemetaan calon murid baru atau PCMB," ujar Dan, Selasa (16/6/2026).
Ia menjelaskan, jika daya tampung negeri hanya 319.561 murid, maka potensi calon murid yang tidak diterima di sekolah negeri adalah 197.306 calon murid. Angka ini nyaris tiga kali lipat dari estimasi awal yang disampaikan pemerintah daerah.
Skema Bantuan ke Swasta Masih Abu-Abu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menyalurkan siswa yang tidak tertampung ke sekolah swasta mitra. Hingga 15 Juni 2026, jumlah sekolah swasta yang bekerja sama telah bertambah menjadi 751 SMA/SMK swasta, dari sebelumnya hanya 4.510 siswa yang tertampung di awal pelaksanaan SPMB.
Sebagai insentif, pemprov menjanjikan bantuan pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa per tahun untuk membayar dana sumbangan pendidikan dan SPP. Namun, Dan menyoroti kesiapan anggaran program tersebut. Ia mengungkapkan bahwa anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah swasta telah dihapus dalam APBD Murni 2026.
Anggaran Pengganti Belum Jelas di APBD
Program BPMU digantikan dengan skema beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu, dengan nilai anggaran diperkirakan berkisar Rp218 miliar hingga Rp278 miliar. Namun, hingga kini dana tersebut belum tercantum dalam APBD Murni 2026.
"Program beasiswa pengganti itu juga belum tercantum di APBD murni 2026. Sampai saat ini tengah mengupayakan pergeseran anggaran atau memasukkannya ke dalam APBD perubahan 2026 agar dana bantuan operasional siswa dapat dicairkan pada sekitar September atau Oktober," jelas Dan.
Desakan Transparansi dan Kepastian
Meski mendukung langkah pemerintah untuk memastikan akses pendidikan menengah bagi seluruh anak di Jawa Barat, Dan menekankan perlunya pengawasan ketat. Ia mendesak agar pelaksanaan SPMB berlangsung transparan dan tepat sasaran.
"Memastikan kejelasan jumlah dan kriteria murid yang akan mendapat bantuan di sekolah swasta yang disampaikan lisan oleh gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, serta memastikan alokasi anggaran tersebut dapat tersedia paling tidak dalam APBD perubahan tahun 2026 tanpa mengurangi atau menggeser biaya pendidikan lain yang diperlukan," pungkasnya.
Dan berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait jumlah penerima bantuan, mekanisme penyaluran siswa ke sekolah swasta, serta ketersediaan anggaran agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
