BANDUNG — Keberadaan Pusat Kebudayaan Tionghoa Indonesia di Kota Bandung diharapkan mampu menjadi simpul integrasi budaya dan roda penggerak ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Gagasan ini mengemuka saat peresmian gedung pusat kebudayaan tersebut, yang dirangkaikan dengan perayaan ulang tahun Yayasan Dana Sosial Priangan (YDSP) yang memasuki setengah abad.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa hadirnya gedung ini merupakan bukti nyata bahwa keberagaman budaya di Kota Bandung dapat hidup berdampingan dan melebur dengan masyarakat. Ia menyebut yayasan tersebut berhasil menunjukkan bahwa kebinekaan bisa menyatu dengan warga sekitar.
"Yayasan ini menunjukkan bahwa kebhinekaan dari kebudayaan di Kota Bandung ini bisa menyatu dan melebur dengan warga sekitar," kata Farhan.
Ia memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan fokus pada perawatan dan pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan pusat kebudayaan. Langkah ini dinilai penting agar keberadaan gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas.
Gubernur Minta Kawasan Tidak Jadi "Mercusuar"
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan catatan khusus dalam peresmian tersebut. Ia mengingatkan agar pusat kebudayaan ini tidak menjadi bangunan megah yang justru menciptakan jarak dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tersebut harus memberikan manfaat langsung bagi peningkatan produktivitas dan ekonomi warga.
"Gedung ini tidak boleh menjadi mercusuar yang semakin menjauhkan disparitas dengan lingkungan," ujar Dedi.
Untuk mewujudkan hal itu, Dedi mengusulkan penataan kawasan secara menyeluruh agar terintegrasi dengan lingkungan dan menjadi destinasi wisata baru. Ia mencontohkan, akses menuju kawasan termasuk Gerbang Tol Pasir Koja bisa diberi sentuhan ornamen khas Tionghoa. Trotoar dan penerangan jalan juga dapat ditata dengan lampion, sementara lingkungan permukiman di sekitarnya ditata agar lebih rapi dan menarik.
Warga Sekitar Disiapkan untuk Menangkap Peluang Ekonomi
Dedi tidak hanya menyoroti aspek fisik kawasan. Ia mendorong adanya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat sekitar agar mampu menangkap peluang ekonomi dari peningkatan kunjungan wisatawan. Warga dapat dibekali keterampilan membuat kuliner, suvenir bernuansa Tionghoa, hingga kemampuan pemasaran.
"Caranya masyarakat sekitarnya dididik bukan minta sumbangan tapi dididik punya produktivitas," ungkapnya.
Selain itu, kawasan pusat kebudayaan juga diusulkan untuk dihidupkan melalui pagelaran budaya secara rutin. Pertunjukan yang menggabungkan kebudayaan Sunda dan Tionghoa dinilai menjadi daya tarik sekaligus ruang interaksi masyarakat. Dedi bahkan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai pagelaran tersebut.
"Seminggu sekali, sebulan sekali dibikin pagelaran. Biar Pemprov yang biaya pagelarannya, enggak apa-apa, yang penting orang datang. Nanti pagelaran Sunda dengan Cina. Sunda dan Tiongkok," katanya.
Penguatan Hubungan Budaya Sunda dan Tionghoa
Dedi menilai hubungan budaya antara masyarakat Sunda dan Tionghoa bukanlah hal baru. Berbagai pengaruh budaya Tionghoa disebut telah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat, mulai dari kuliner, bahasa, hingga tradisi. Peresmian pusat kebudayaan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun hubungan antarkebudayaan yang lebih kuat.
"Mari kita bangun peradaban ini dengan pendekatan kebudayaan," ujarnya.
Ia berharap pusat kebudayaan ini menjadi ruang yang mempertemukan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, kewirausahaan, dan ekonomi masyarakat. Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung untuk melakukan penataan kawasan secara bertahap, yang mulai didorong pada 2027.
"Semoga tempat ini menjadi tempat bagi peningkatan kualitas sumber daya masyarakat Jawa Barat dan Indonesia," tuturnya.
