Jawa Barat — Rapat koordinasi tata ruang yang melibatkan APINDO Jawa Barat mengangkat persoalan mendesak: investor mengalami ketidakpastian hukum ketika lahan yang telah mereka beli secara tiba-tiba berubah status menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Fokus pembahasan adalah target penetapan 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Ketua APINDO Jawa Barat Ning Wahyu menunjukkan contoh konkret: investor di Cirebon yang telah membebaskan lahan untuk industri kini terjebak dalam proses perizinan yang terhenti lantaran perubahan status lahan. Situasi ini menghambat investasi dan menunda pembukaan lapangan kerja yang seharusnya sudah dijalankan.
Ketidakpastian Berdampak pada Rencana Bisnis Perusahaan
"Perubahan peruntukan lahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, kerugian finansial, waktu, hingga ketidakpastian perencanaan bisnis," ujar Ning dalam forum tersebut.
Sektor swasta membutuhkan percepatan proses penataan ulang tata ruang. Perusahaan yang telah mengeluarkan biaya untuk pembebasan lahan memerlukan kepastian kapan perizinan dapat dilanjutkan. Di saat bersamaan, pemerintah mengharapkan dunia usaha membuka lapangan kerja — terutama di sektor padat karya — namun investor tertahan oleh ketidakpastian regulasi.
Kolaborasi Pemerintah-Swasta Kunci Resolusi
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan tata ruang. Pihak kementerian mendorong APINDO dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan penyesuaian tata ruang di tingkat daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi berperan menyejajarkan perbedaan data lahan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Akurasi data menjadi kunci penetapan kebijakan tata ruang yang solid dan tidak berulang kali direvisi.
Target Verifikasi Dua Minggu untuk RTRW Revisi
Dedi menargetkan proses verifikasi Lahan Baku Sawah selesai dalam dua minggu ke depan. Hasilnya akan menjadi bagian dari revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat yang lebih komprehensif.
APINDO Jawa Barat menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pertanian dan pengembangan kawasan industri. Ning berharap keterlibatan APINDO dalam proses ini membuat pengusaha memahami bahwa revisi tata ruang sedang berjalan aktif.
"Dengan keterlibatan APINDO, kami berharap pengusaha memahami bahwa proses ini sedang berjalan sehingga tidak perlu terlalu resah. Kami juga berharap dukungan responsif dari pemerintah daerah agar permasalahan ini tidak berlarut-larut," ujar Ning.
