JAWA BARAT — Rencana insentif untuk 200 ribu unit kendaraan listrik dinilai perlu diubah haluan. Djoko Setijowarno, Pengamat Transportasi sekaligus Dewan Penasihat MTI, menilai skema saat ini terlalu terbuka dan berisiko menambah kemacetan di kota-kota besar.
"Tujuannya, agar insentif, terutama untuk motor listrik, bisa lebih tepat sasaran. Hal ini juga penting untuk mengantisipasi agar tidak menambah masalah baru di perkotaan, seperti kemacetan dan tingginya angka kecelakaan sepeda motor," ujar Djoko dalam keterangannya, Sabtu (30/5).
Daerah Tambang Nikel: Kaya Sumber Daya, Miskin Akses
Usulan pertama menyasar pemerintah daerah yang sudah berkomitmen membangun angkutan umum listrik. Djoko mencatat 42 pemda telah mengalokasikan APBD untuk layanan buy the service (BTS). Tiga di antaranya—Pekanbaru, Semarang, dan Batam—bahkan sudah menerbitkan Perda yang mengunci persentase APBD untuk subsidi angkutan umum.
Prioritas kedua justru lebih menohok: daerah lingkar tambang nikel. Konawe (Sulawesi Tenggara), Weda (Maluku Utara), dan Morowali (Sulawesi Tengah) disebut sebagai wilayah yang timpang—kaya hasil bumi tapi warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan.
"Ironisnya, masyarakat lokal belum banyak menikmati hasil bumi mereka sendiri. Penyediaan transportasi publik berbasis listrik di wilayah-wilayah ini bukan sekadar urusan mobilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus wujud nyata dari keadilan sosial," tegas Djoko.
Motor Listrik Roda Tiga untuk Petani dan Nelayan
Skema ketiga menyasar langsung pemilik motor. Djoko mengusulkan potongan Rp5 juta per unit diprioritaskan untuk dua kelompok: warga lingkar tambang nikel dan penduduk pulau-pulau kecil yang sulit mendapat BBM.
Dia mencontohkan Kabupaten Asmat di Papua Selatan. Sejak 2007, keterbatasan pasokan BBM justru mendorong warga mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya. "Kebijakan berbasis wilayah terpencil ini memiliki landasan empiris yang kuat," ujarnya.
Lebih spesifik, Djoko mendorong insentif dialokasikan untuk motor listrik roda tiga atau motor komersial. Sasaran: petani lokal, nelayan yang mengangkut hasil tangkap, dan pedagang pasar tradisional. "Biaya operasional motor listrik lebih hemat dibanding motor konvensional. Ini akan membantu menekan pengeluaran masyarakat di wilayah yang harga bahan pokoknya relatif tinggi," tambah dia.
Simbol Keadilan dari Tanah Sendiri
Bagi Djoko, persoalan ini bukan sekadar angka subsidi. Daerah penghasil nikel—bahan baku utama baterai kendaraan listrik global—justru menjadi pemasok devisa terbesar negara. Namun warganya belum merasakan langsung teknologi yang lahir dari hasil bumi mereka.
"Memberikan transportasi umum berbasis EV serta insentif khusus bagi warga di daerah penghasil nikel memiliki nilai simbolis, serta keadilan sosial yang kuat. Ini adalah bentuk konkret dari filosofi 'menikmati buah dari tanah sendiri'. Warga yang daerahnya dieksploitasi untuk bahan baku baterai global, harusnya jadi yang pertama merasakan teknologi tersebut," pungkas Djoko.
