BANDUNG — Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Umat Melawan Kezoliman dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GAUM-K dan GMKR) akhirnya diterima langsung oleh anggota Komisi I DPRD Jawa Barat. Audiensi digelar setelah massa sebelumnya berorasi di depan gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Selasa (14/7/2026).
Sebanyak sepuluh lebih perwakilan dari massa aksi masuk ke ruang komisi untuk menyampaikan secara langsung tuntutan mereka. Salah satu poin utama yang dibawa adalah penolakan terhadap rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Barat.
Siapa Anggota DPRD yang Menerima Perwakilan Massa?
Anggota Komisi I DPRD Jabar yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Komisi I Rahmat Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra, Muhamad Sidkon Djampi dari PKB, Yod Mintaraga dari Partai Golkar, serta George Edwin Sugiharto yang juga dari Fraksi Gerindra. Keempatnya mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan oleh koordinator lapangan aksi.
Apa Isi Tuntutan yang Disuarakan?
Dalam audiensi tertutup itu, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kedatangan Jokowi ke Jabar. Mereka menilai agenda safari tersebut tidak relevan dan meminta DPRD Jabar untuk menyuarakan penolakan secara resmi di tingkat legislatif. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Jabar mengenai tindak lanjut dari tuntutan tersebut.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk resistensi publik terhadap figur Jokowi pasca masa kepresidenannya. Massa yang tergabung dalam GAUM-K dan GMKR mengklaim mewakili suara masyarakat yang menolak kehadiran eks kepala negara di daerah mereka dengan alasan politis dan ideologis.
Ruang Audiensi sebagai Wadah Aspirasi
Komisi I DPRD Jabar yang membidangi pemerintahan dan hukum membuka ruang dialog ini sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat. Langkah ini juga diambil untuk mencegah eskalasi ketegangan di lapangan mengingat jumlah massa yang hadir cukup signifikan. Pihak kepolisian sebelumnya telah berjaga di sekitar gedung DPRD untuk mengamankan jalannya aksi.
Belum ada kepastian kapan DPRD Jabar akan merespons secara tertulis tuntutan yang telah disampaikan oleh aliansi massa tersebut. Rapat internal komisi disebut akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas hasil audiensi hari ini.
