BANDUNG — Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna menyebut keberhasilan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari kemajuan di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Asta Cita, harus diterjemahkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
"Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah Makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju," ujar Buky dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan usai menghadiri Rakernas ADPSI yang dihadiri lebih dari 240 peserta dari berbagai provinsi. Forum tersebut menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah.
Dana Transfer Berkurang, Daerah Dituntut Lebih Kreatif
Buky mengakui bahwa pemda merasakan dampak pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan kondisi itu tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan.
"Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah di sinilah justru tantangannya," jelasnya.
Ia mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif menggali potensi pendapatan. Salah satu langkah yang disarankan adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset milik pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal.
PAD Bisa Ditingkatkan Lewat Optimalisasi Aset Daerah
Menurut Buky, aset-aset yang selama ini menganggur bisa dikelola lebih produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai relevan di tengah keterbatasan fiskal nasional.
"Kami di daerah juga akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan," ujarnya.
Bali Soroti Kebijakan Fiskal untuk Daerah Pariwisata
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya selaku tuan rumah Rakernas menyoroti kebijakan fiskal pusat terhadap daerah. Ia menilai sektor pariwisata Bali memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah penghasil sumber daya alam.
"Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiscal pusat terhadap daerah khususnya provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini kami tidak bisa hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam," kata Dewa.
Ia menyebut Bali menyumbang devisa sekitar Rp 160-170 triliun per tahun dari sektor pariwisata. Menurutnya, kontribusi ini harus diimbangi dengan perhatian fiskal yang lebih proporsional dari pemerintah pusat.
Rakernas ADPSI Jadi Wadah Aspirasi Daerah ke Pusat
Dewa menambahkan, Rakernas ADPSI menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Forum ini juga memperkuat dukungan DPRD se-Indonesia terhadap pelaksanaan program prioritas nasional.
Buky menegaskan, DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung penuh program pusat dengan bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah. "Program prioritas Presiden itu juga kami dukung sepenuhnya," pungkasnya.
