BEKASI — Program mitigasi banjir melalui pembangunan hunian vertikal atau rumah panggung di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, dinilai perlu dipercepat. Langkah ini diambil mengingat tingginya kerawanan bencana di wilayah tersebut yang hampir setiap tahun terendam luapan air.
Hingga memasuki tahun 2026, jumlah hunian yang telah terbangun baru mencapai 18 unit. Rinciannya mencakup 8 unit yang diselesaikan pada tahun sebelumnya, serta tambahan 10 unit yang dikerjakan pada tahun berjalan ini. Namun, angka tersebut masih jauh dari total kebutuhan warga yang terdampak langsung.
Target 80 Unit Rumah Panggung Belum Terpenuhi Seluruhnya
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, M Faizin, mengungkapkan bahwa berdasarkan tinjauan lapangan, masih ada puluhan kepala keluarga yang menantikan kepastian hunian serupa. Keterbatasan jumlah unit yang terbangun membuat efektivitas penanggulangan dampak banjir belum dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.
“Kami berharap program ini bisa terus dikembangkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan solusi yang sama. Sehingga dampak banjir bisa diminimalisir secara signifikan,” ujar Faizin usai meninjau lokasi di Kota Bekasi, Selasa (5/5/2026).
Politisi ini menekankan bahwa keberlanjutan program pembangunan rumah panggung sangat bergantung pada komitmen anggaran dan kebijakan teknis. Tanpa adanya penambahan kuota yang signifikan, warga di titik-titik rawan akan terus menghadapi risiko kerugian materiil setiap kali musim penghujan tiba.
Konsep Hunian Aman di Wilayah Langganan Banjir
Pondok Gede Permai dikenal sebagai salah satu titik paling krusial dalam peta kebencanaan Bekasi. Karakteristik wilayah yang berada di pertemuan arus sungai membuatnya rentan terhadap kenaikan debit air yang cepat. Konsep rumah panggung dipilih karena memungkinkan aktivitas warga tetap berjalan meski lantai dasar tergenang.
“Daerah ini langganan banjir setiap tahun, dengan konsep rumah panggung ini diharapkan warga tetap aman meskipun air menggenangi bagian bawah rumah,” kata Faizin menjelaskan keunggulan desain hunian tersebut.
DPRD Jabar kini mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan penuh terhadap perluasan program ini. Koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi menjadi kunci utama agar target pemenuhan hunian bagi 80 warga terdampak dapat segera terealisasi sebelum siklus banjir besar berikutnya kembali terjadi.
